.webp)
Gubernur maupun wakil gubernur (wagub) Nusa Tenggara Timur (NTT) absen saat sidang paripurna DPRD NTT dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi. Walhasil, dewan hanya menyerahkan naskah pandangan umum itu kepada pemerintah tanpa dibacakan saat sidang paripurna.
Ketua Fraksi Partai Demokrat Leonardus Lelo mengatakan gubernur maupun wagub NTT seharusnya hadir dalam sidang paripurna yang digelar pada Rabu (27/8/2025) malam itu. Ia lantas berseloroh ketidakhadiran gubernur dan wakil gubernur itu bisa memicu kudeta.
"Ke depan gubernur dan wakil gubernur harus hadir, minimal salah satu harus hadir. Dengan adanya kekosongan kekuasaan, bisa-bisa terjadi kudeta ini," ujar Leo saat sidang paripurna, Rabu malam.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Leo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT mencermati semua pandangan umum fraksi tersebut. Sidang akan dilanjutkan pada 1 September mendatang dengan agenda pembacaan tanggapan gubernur atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD NTT.
"Pak Sekda harus memberikan catatan kepada seluruh kepala OPD. Pandangan seluruh fraksi itu bisa dibaca baik-baik dan berikan tanggapan sesuai apa yang menjadi pandangan dari semua fraksi," pungkasnya.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTT, Kosmas Lana, menjelaskan alasan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena tidak hadir dalam rapat paripurna tersebut. Menurutnya, Melki berhalangan hadir karena bertemu Presiden Prabowo Subianto.
"Gubernur sedang memenuhi panggilan dari pemerintah pusat," kata Kosmas.
Kosmas mengatakan Wagub NTT Jhoni Asadoma juga tidak bisa hadir lantaran sedang memenuhi undangan dari Timor Leste. "Pak Wakil Gubernur juga memenuhi undangan dari RDTL (Republik Demokratik Timor Leste), ada kegiatan pasar di perbatasan," urai dia.
Untuk diketahui, sidang ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD NTT, Emilia Nomleni. Ia didampingi oleh Wakil Ketua DPRD NTT Petrus Brechmans Robby Tulus dan Christin Samiyati Pati.
(iws/iws)
