.webp)
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyoroti realisasi anggaran belanja dan pendapatan daerah (APBD) tahun 2025. Pendapatan dan belanja Provinsi NTB dinilai belum optimal.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dari Kemendagri Agus Fatoni mengatakan realisasi anggaran yang tidak optimal dapat menghambat pertumbuhan ekonomi di daerah. Pasalnya, dana yang tidak terserap dengan baik tidak mampu mendorong aktivitas ekonomi produktif, seperti belanja modal dan belanja barang.
"Jadi saya meminta kepada seluruh daerah agar mengoptimalkan realisasi APBD. Baik itu pendapatan maupun dari sisi belanja. Agar biaya pembangunan ada dan tepat sasaran dan dirasakan oleh masyarakat," kata Agus saat FGD Pengelolaan Keuangan Daerah di kantor Gubernur NTB, Senin (25/8/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Belum optimalnya realisasi APBD, Agus berujar, bukan hanya terjadi di NTB. Hampir seluruh daerah mencatatkan bahwa realisasi anggaran hingga akhir Agustus 2025 ini belum maksimal.
"Secara umum, hampir di semua daerah memang belum maksimal. Maka masih ada ruang untuk kita optimalkan pada ABPD Perubahan 2025," bebernya.
Agus menekankan realisasi APBD Provinsi NTB mulai dari sisi pendapatan maupun dari sisi belanja perlu dioptimalkan hingga akhir tahun 2025. Kemendagri mendorong tahun depan realisasi APBD 2026 perlu ditekan di awal tahun.
"Dengan realisasi lebih awal ada uang beredar di masyarakat. Menumbuhkan daya beli memancing uang swasta dibelanjakan. Ini akan mendongkrak ekonomi. Maka penting kita realisasikan di awal tahun sehingga masyarakat tahu dan merasakan pembangunan tersebut. Kalau akhir tahun kan tidak terasa lebih lama," ujarnya.
Menurut dia, pada pelayanan publik bisa diperbaiki dengan realisasi anggaran yang lebih cepat. Dengan begitu tingkat kepercayaan masyarakat meningkat terhadap kinerja pemerintah.
"Kalau besar tingkat kepercayaan masyarakat nanti akan bertambah partisipasinya," ucapnya.
Sementara, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB Nursalim menilai realisasi anggaran Provinsi NTB sudah cukup ideal. Angka pendapatan tahun 2025 mencapai 53 persen. Sementara realisasi belanja capai 43 persen.
"Cukup ideal menurut saya. Tinggal sekarang kontrak ini sedang berproses. Kalau kontrak sudah berproses, tinggal kami bayar kan," singkatnya.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) NTB menunjukkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada usaha konstruksi yaitu minus 1,52 persen pada triwulan I.
Sementara pada triwulan II, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada usaha konstruksi mengalami pertumbuhan. Hal ini setelah ditetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Meski secara umum, pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan II mengalami kontraksi, minus 0,82 persen.
Data BPS NTB, pada sektor konstruksi mengalami pertumbuhan, baik secara q-to-q maupun y-on-y. Realisasi pengadaan semen naik 20,55 persen dari triwulan sebelumnya dan 10,01 persen dari tahun lalu.
Peningkatan ini didorong proyek pemerintah dan industri lokal. ITDC membangun penginapan di KEK Mandalika senilai Rp 30 miliar. Kemudian, Pemprov NTB mengalokasikan Rp 86,44 miliar untuk perbaikan tiga ruas jalan strategis.
(hsa/hsa)
