Penolakan Pemprov NTB soal Gotong Royong Hosting Fee MotoGP Mandalika 2025

Mataram -

Ajakan gotong royong untuk membayar hosting fee gelaran MotoGP Mandalika 2025 ditolak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB). Hosting fee dengan besaran mencapai ratusan miliar itu mesti dibayar kepada Dorna Sports sebagai pemilik hak komersial.

Pemprov NTB menolak untuk ikut gotong royong membayar hosting fee lantaran tidak mempunyai anggaran. Hosting fee mesti dibayar agar gelaran event yang direncanakan pada Oktober 2025 itu dapat berlangsung.

"Nggak ada gotong royong (bayar hosting fee). Mau gotong royong sama siapa? Duitnya daerah nggak ada untuk hosting fee," kata Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Moh Faozal, di Kantor Gubernur NTB, Rabu (20/8/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Pemprov NTB Cuma Beri Dukungan

Foto: Pj Sekda NTB, Lalu Moh Faozal, saat ditemui di Pendopo Gubernur NTB, Rabu (20/8/2025). (Ahmad Viqi/detikBali)

Pemprov NTB, tegas Faozal, tidak memiliki kewajiban membayar hosting fee MotoGP Mandalika 2025. Menurutnya, Pemprov NTB hanya berkewajiban memberikan dukungan dalam penyelenggaraan event balap motor kelas internasional tersebut.

"Kami hanya support promosinya, event-nya. Inilah yang kami usahakan di anggaran nanti," tegas eks Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) NTB itu.

Menurut Faozal, hosting fee yang harus dibayarkan kepada Dornas Sport menjadi urusan pemerintah pusat dan pengelola Sirkuit Mandalika. Pemprov NTB sama sekali tidak mengurusi soal pembayaran hosting fee MotoGP.

"Kami tidak komit pada hosting fee, tetapi urusan support event iya. Bisa jadi (dukungan) dalam hiburan opening, shuttle bus, transportasi. Itu yang kami support," ujar Faozal.

Faozal juga belum mengetahui besaran hosting fee penyelenggaraan event MotoGP di Sirkuit Mandalika yang harus dibayarkan ke Dorna Sports. Sementara untuk hosting fee penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2024 mencapai Rp 231 miliar.

"Kami nggak tahu. Kami bukan pada item hosting fee. Kami bantu promosi dan lain-lain," tegas Faozal.

Saat ini, Faozal melanjutkan, Pemprov NTB telah membantu PT Injourney Tourism Development Corporation (ITDC) dalam menjual tiket MotoGP 2025 yang akan digelar pada 3-5 Oktober 2025 itu. "Kami lagi jualan tiket dengan mereka. Kalau ASN mau beli tiket silakan," ungkap Faozal.

Awal Wacana Gotong Royong Hosting Fee

Foto: Direktur Operasi PT ITDC, Troy Reza Warokka, ditemui di Mataram. (Ahmad Viqi/detikBali)

Rencana soal gotong royong pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika sebelumnya diungkapkan oleh Direktur Operasi PT ITDC Troy Reza Warokka.

"Soal (hosting fee) ini saya belum bisa bicara banyak. Ini bisa kami kerjakan bersama-sama secara gotong royong. Gotong royong itu bisa dari mana saja. Tetapi pastinya bahwa pemerintahan pusat, provinsi, kabupaten berkolaborasi," kata Troy ditemui di Mataram, Kamis (6/8/2025).

Menurut Troy, pembayaran hosting fee pada MotoGP 2025 dipastikan tidak menjadi kendala berarti. Besaran hosting fee yang harus dibayarkan kepada Dorna Sports telah diperhitungkan oleh pemerintah.

"Jangan ini dianggap suatu masalah ya karena ini kan membawa nama Indonesia mendunia. Juga jangan apa-apa ini problem karena juga tujuannya kami ini Indonesia harus naik levelnya. Di semua sektor olahraga pariwisata budaya ekonomi," kata Troy.

Dia menuturkan MotoGP tahun ini menjadi satu-satunya event internasional yang ditunggu masyarakat untuk membuktikan Indonesia kepada dunia. "Event MotoGP ini mengangkat beberapa faktor. Baik dari sektor pariwisata, ekonomi, budaya. Jadi untuk hosting fee semua mau bergotong royong," tegas Troy.

Troy berharap perhelatan MotoGP 2025 seri ke-18 yang digelar pada 3-5 Oktober tersebut dipastikan menjadi pembuktian rider anyar asal Spanyol Marc Marquez untuk bisa angkat piala di Sirkuit Mandalika. Musababnya, selama tiga kali balapan selalu gagal podium di trek sepanjang 4,3 kilometer tersebut.

"Saya kira semua rider akan tetap battle otomatis ketika sudah terjun ke sirkuit semua mau jadi yang terbaik. Yang ditunggu Marquez podium atau gak karena kan sekian tahun tidak naik podium," tandas Troy.

Hosting Fee Kewenangan ITDC

Foto: Dirut MGPA, Priandhi Satria, saat ditemui di Mataram, Rabu (20/8/2025). (Ahmad Viqi/detikBali)

Mandalika Grand Prix Association (MGPA) memastikan balapan MotoGP tetap digelar sesuai kalender pada 3-5 Oktober 2025. Persoalan hosting fee tetap dibayar dan menjadi kewenangan PT ITDC.

"Masalah hosting fee itu yang boleh bicara itu ITDC karena yang tanda tangan kontrak dengan Dorna (Sports) itu ITDC," kata Direktur Utama (Dirut) MGPA, Priandhi Satria, di Mataram, Rabu (20/8/2025).

Menurut Priandhi, sesuai instruksi PT ITDC, masalah hosting fee senilai ratusan miliar yang harus dibayar tuan rumah penyelenggara MotoGP 2025 ke Dorna Sport sebagai pemilik hak komersial tidak perlu dipermasalahkan. ITDC, sebutnya, selalu siap dengan berbagai opsi.

Pembayaran hosting fee MotoGP Mandalika 2024, tutur Priandhi, dilakukan secara gotong royong bersama pemerintah pusat, ITDC, dan Pemprov NTB. ITDC dan MGPA menghadap ke Pemprov NTB untuk berdiskusi mengenai sharing pembayaran seperti event kejuaraan dunia lain, yakni balap motor dan mobil di Mandalika.

Maka dari itu, masalah hosting fee MotoGP 2025, Priandhi berujar, tidak perlu dipermasalahkan lebih jauh. Balapan MotoGP di Sirkuit Mandalika bakal tetap digelar sesuai kalender dari Dorna Sport.

"Tahun ini kita tidak dipermasalahkan. Balap MotoGP pasti ada kok. Skema (pembayaran) gotong royong pasti jalan. Tenang pasti jalan," tegas Priandhi.

MGPA bersama ITDC sedang melakukan tahapan perbaikan-perbaikan di area Sirkuit Mandalika. Di sisi lain, MGPA sedang melakukan persiapan balapan Force dan Asian Road Racing Championship.

"Jadi tidak ada perubahan. Kami lagi ngerapiin dikit saja. Kami sedang fokus ke balapan Force dan ARRC baru ngomong yang lain," tandas Priandhi.