Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB Sadimin memastikan rencana pembangunan jalan tol yang menghubungkan Pelabuhan Lembar, Lombok Barat, dan Pelabuhan Kayangan, Lombok Timur, senilai Rp 22 triliun tetap berjalan.
"(Rencana proyek) jalan tol tidak ditunda, tetap jalan tapi tahapannya dan biayanya sesuai pra feasibility study (FS) memang sangat mahal dan waktu penyelesaiannya sangat lama," kata Sadimin, Rabu (13/8/2025).
Menurut Sadimin, untuk mengantisipasi kemacetan, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal mengusulkan pembangunan jalan bypass dari Bundaran Gerung, Lombok Barat, hingga Pringgabaya, Lombok Timur.
"Untuk mengurai kemacetan jalan-jalan existing perlu solusi cepat, maka untuk jangka pendek Gubernur mengusulkan jalan bypass. Jadi dua-duanya tetap jalan tidak ada yang ditunda," tegas Sadimin.
Jalan bypass ini diproyeksikan menelan anggaran Rp 3,5 triliun. Pembangunannya menjadi opsi sementara sambil menunggu terealisasinya proyek tol oleh pemerintah pusat.
Sadimin menjelaskan, pembangunan jalan tol akan menggunakan skema berbayar dengan sistem kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pemprov NTB akan melaksanakan FS dan desain awal, kemudian menyerahkannya ke Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) untuk ditawarkan kepada investor.
"Nantinya hasilnya akan diserahkan kepada Direktorat Jendral Pembiayaan Infrastruktur (DJPI) untuk ditawarkan kepada investor/badan usaha untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk membangun jalan tol tersebut," ujarnya.
Simak Video "Video: Penampakan Eskavator Kasus Korupsi Sewa Alat Berat di Dinas PUPR NTB"
(dpw/dpw)