.webp)
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), meminta para bupati dan wali kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar dialog setiap pekan dengan para kepala desa (Kades). Menurutnya, dialog tersebut dapat membahas mengenai Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih.
Hal tersebut diungkapkan Zulhas saat menghadiri acara Monitoring dan Percepatan Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Aula Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Sabtu (2/08/2025). Zulhas menilai para Kades di NTB masih kebingungan terkait operasional Kopdes Merah Putih itu.
"Tolong nanti Pak Bupati, kalau bisa tiap minggu berdialog dengan kades-kades seperti ini," pinta Zulhas.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Zulhas menjelaskan pemerintah pusat sudah membentuk satuan tugas (Satgas) untuk memantau program Kopdes Merah Putih. Menurutnya, peran para bupati dan wali kota diperlukan untuk memberi pemahaman terkait Kopdes Merah Putih kepada para Kades.
Politikus PAN itu menuturkan pengurus Kopdes Merah Putih di masing-masing desa perlu mendapat pendampingan selama tiga tahun. Ia berharap seluruh Kopdes Merah Putih yang sudah terbentuk bisa segera mandiri mengelola koperasi itu.
"Karena Kades kita kan juga paham lah tentang ini, sepenuhnya mengerti, apalagi soal administrasi," ujar Zulhas.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, menambahkan akan ada Satgas berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang ditugaskan untuk membantu meningkatkan kapasitas pengurus Kopdes Merah Putih di masing-masing desa.
"Jadi PPPK ini nanti akan diberdayakan seperti penyuluh petani untuk irigasi dan ketahanan pangan untuk meningkatkan kapasitas (pengurus)," ujar Bima Arya.
Bima Arya menjelaskan Kemendagri saat ini sedang membahas slot PPPK sebagai Satgas Kopdes Merah Putih itu. Menurutnya, penempatan anggota Satgas berstatus PPPK itu nantinya dilakukan di pemerintah kabupaten/kota.
Tidak Tumpang Tindih dengan BUMDes
Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mengeklaim keberadaan Kopdes Merah Putih tidak akan tumpang tindih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).
Zulhas menilai keberadaan Kopdes Merah Putih justru akan melengkapi peran BUMDes dalam perekonomian desa.
"Jadi Kopdes dengan BUMDes atau koperasi lainnya itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Karena itu adalah sarana untuk pembentukan ekonomi di desa," ujarnya di Aula Pendopo Gubernur NTB, Mataram, Sabtu.
Zulhas meminta pemerintah desa tidak perlu khawatir akan terjadi tumpang tindih antara Koperasi Merah Putih dan BUMDes. Ia menyebut setiap daerah akan didampingi oleh tim satgas agar proses pembentukan Kopdes berjalan sesuai rencana.
Menurut Zulhas, hingga kini sudah terbentuk 80.081 Kopdes Merah Putih di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu, baru 83 koperasi yang sudah aktif beroperasi. Pemerintah, dia berujar, tengah melakukan percepatan agar 80 ribu Kopdes Merah Putih lainnya bisa mulai beroperasi hingga Oktober 2025.
Simak Video " Video: Momen Zulhas Tinjau Kopdes Merah Putih di Bandung"
[Gambas:Video 20detik]
(iws/iws)
