.webp)
CV Bintang Timur, distributor pupuk subsidi di Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB), membantah adanya indikasi permainan harga pupuk subsidi. Direktur CV Bintang Timur, Kartini, menegaskan tudingan tersebut tidak berdasar.
"Pemberitaan terkait permainan harga pupuk tersebut saya bantah karena itu hanya isu yang tidak berdasar," kata Kartini, Jumat (26/1/2024).
Kartini menjelaskan tuduhan penjualan pupuk bersubsidi di atas harga eceran tertinggi (HET) muncul akibat kesalahpahaman antara pengecer dan kelompok tani.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tidak ada itu penjualan pupuk subsidi di atas HET, yang terjadi kadang di lapangan adalah kesalahpahaman terkait harga yang telah disepakati bersama antara petani dan ketua kelompok tani," tegas Kartini.
Kartini juga memastikan penyaluran pupuk bersubsidi dilakukan berdasarkan data yang tercantum dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Hal itu selalu dikoordinasikan dengan tim Pupuk Indonesia.
Terkait dugaan penyaluran pupuk yang salah sasaran, Kartini mengungkapkan penyebabnya adalah kesalahan penginputan data di beberapa kios. Salah satu contohnya terjadi di Kecamatan Sakra Barat, Lombok Timur.
"Ada beberapa kios di Kecamatan Sakra Barat yang namanya kebetulan sama dengan kios di Kabupaten Bima. Hal ini menyebabkan salah input data petani sehingga petani yang seharusnya terdaftar mengalami kesulitan mendapatkan pupuk," ujar Kartini.
Kartini juga menanggapi isu penjualan pupuk subsidi dalam bentuk paket yang terdiri dari pupuk urea, NPK, dan organik. Menurutnya, hal tersebut dilakukan atas dasar kesepakatan bersama antara pengecer dan petani.
Selain itu, penjualan tersebut juga dipengaruhi tambahan biaya transportasi karena pupuk diantar langsung ke rumah petani atau kelompok tani. "Harga yang wajar itu sudah mencakup biaya tambahan transportasi yang telah menjadi kesepakatan bersama," jelas Kartini.
Diberitakan sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke kantor Unit Penyuluh Pertanian (UPP) Kecamatan Sakra Barat. Sidak tersebut dilakukan setelah menerima keluhan dari petani terkait mahalnya harga pupuk di daerah itu.
"Hal yang sering terjadi selama ini adalah keluhan, masalah harga pupuk yang berbeda-beda, kemudian apa peran dari UPP," ungkap Wakil Ketua DPRD Lombok Timur Nurhasanah dalam keterangannya, Rabu (22/1/2025).
Menurut Nurhasanah, persoalan pupuk yang dihadapi petani perlu dikoordinasikan dengan dewan. Dengan begitu, dia berujar, pemerintah daerah bersama DPRD bisa mencarikan solusi.
"Kalau melihat harga mahal, seharusnya UPP juga melaporkan dan koordinasi permasalahan ini," imbuhnya.
Nurhasanah heran masih ada keluhan terkait kelangkaan dan mahalnya harga pupuk di Lombok Timur. Padahal, dia melanjutkan, kuota pupuk untuk Lombok Timur pada tahun ini mencapai 35 ribu ton.
(hsa/nor)
