.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengusulkan perbaikan 31 jalan provinsi di Pulau Sumbawa dan Lombok untuk tahun anggaran 2025. Usulan itu disampaikan saat rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi IV DPRD NTB pada Rabu (22/1/2025).
"Jadi 31 ruas jalan provinsi ini belum penuhi standar tingkat kemantapan jalan provinsi. Jadi, tolong ini segera diatensi," kata anggota Komisi IV DPRD NTB Suharto kepada jajaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang NTB, Rabu.
Menurut Suharto, jalan provinsi di Pulau Sumbawa dan Lombok tersebut juga kerap terjadi longsor. Bahkan, ada akses jalan yang terputus saat diterjang banjir bandang.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kemarin di Sekotong itu ambles. Ini juga harus diperhatikan. Nanti kami minta semua datanya untuk disampaikan pada rapat selanjutnya," tegas Suharto.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR NTB Lies Nurkomalasari mengatakan 31 jalan provinsi ini telah diusulkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah pada APBD NTB 2025. Menurutnya, panjang jalan provinsi yang berstatus rusak berat mencapai 11,79 kilometer (km).
"Ini akibat tanah longsor, banjir, dan sebagainya," kata Lies.
"Contoh Jalan Tanjung Geres menuju Poh Gading Lombok Timur dan Jalan Kebon Ayu menuju Lembar. Ini butuh perbaikan dan pelebaran," imbuhnya
Menurut Lies, panjang jalan provinsi di NTB mencapai 1.484 km. Ia mengeklaim 74 persen ruas jalan tersebut masih dalam kondisi bagus.
Lies menambahkan 31 jalan provinsi yang belum diperbaiki masih terhambat minimnya anggaran. Ia menyebut kebutuhan anggaran perbaikan 31 jalan tersebut mencapai ratusan miliar.
"Kami butuh Rp 3,5 miliar per kilometer. Kalau lebar lagi, kami butuh Rp 4,5 miliar per kilometer," imbuhnya.
Lies mengaku anggaran pemeliharaan jalan di Pulau Sumbawa mencapai Rp 10,7 miliar. Sedangkan, anggaran untuk perbaikan jalan di Lombok hanya sebesar Rp 758 juta.
"Ini kenapa lebih besar di Pulau Sumbawa? Ya itu kan sudah disetujui tahun lalu," tandas Lies.
(iws/iws)
