.webp)
Anggota Komisi IX DPR RI dapil NTB II Pulau Lombok Muhammad Muazzim Akbar meminta kepada Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) mempercepat proses pelayanan pemberangkatan PMI asal NTB.
"Kami minta proses layanan pemberangkatan PMI kita dipercepat," kata Muazzim saat berkunjung ke kantor BP3MI NTB, Jumat sore (3/1/2025).
Pembentukan Badan P2MI oleh Presiden Prabowo, kata Muazzim, semata-mata untuk memberikan pelayanan terbaik kepada warga negara yang ingin bekerja ke luar negeri. Adapun jumlah PMI NTB yang telah dikirim bekerja di luar negeri tahun 2024 mencapai 21 ribu orang dengan mayoritas penempatan ke negara Malaysia.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Harapan ke pemerintah berikan perlindungan kepada PMI. Dari sini jangan ada lagi warga kita berangkat lewat jalur gelap. Kami tekankan mereka lewat jalur legal," kata Ketua DPW PAN NTB ini.
Muazzim beranggapan salah satu penyebab maraknya warga NTB yang berangkat ke luar negeri melalui jalur gelap karena proses pemberangkatan terlalu panjang dan lama.
"Kenapa banyak warga berangkat jalur gelap mungkin karena prosesnya panjang. Kami bersama pemerintah terus berusaha bagaimana proses itu diberikan pelayanan cepat," tegasnya.
Selain mempercepat layanan, Muazzim juga mendorong pemerintah menghapus moratorium negara penempatan PMI. "Saya mendorong kepada pemerintah melalui Kementerian P2MI, jika memang ada beberapa negara penempatan yang hari ini moratorium agar dibuka," ujarnya.
Ia menjelaskan, melalui pembukaan moratorium ini maka ruang yang seluas-luasnya bagi warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri semakin terbuka lebar.
"Tinggal tugas kita sebagai pemerintah, untuk mengawasi, untuk melindungi mereka yang sudah bekerja keluar negeri supaya peningkatan devisa bisa maksimal dan bisa berjalan dengan baik," jelasnya.
Muazzim menuturkan bahwa devisa yang masuk ke Indonesia saat ini sekitar 360 triliun dari PMI. Jika semua moratorium telah dibuka, dia optimistis devisa yang masuk akan mencapai Rp 1.000 triliun.
Kepala BP3MI NTB Noerman Adhiguna mengungkap saran anggota DPR RI ini menjadi masukan yang positif. "Kami siap mempercepat keberangkatan dengan menanti kebijakan atau aturan dari menteri. Sudah disampaikan pelayanan harus cepat dan tepat," ujarnya.
Noerman menyebutkan lamanya pemberangkatan PMI tersebut terjadi jika warga berangkat dari dari luar NTB. "Kami pastikan pelayanan di daerah harus dipercepat," tandasnya.
(dpw/dpw)
