.webp)
Kasus anak gizi buruk (stunting) di Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), kembali meningkat pada 2024. Prevalensi stunting mencapai 11,6 persen atau 2.475 anak per November 2024.
"Data-data pada tahun 2024 menunjukkan adanya kemunduran. Fakta ini tentu menjadi alarm bagi kami semua bahwa ada persoalan mendasar yang perlu segera kami tangani bersama," kata Wakil Bupati Manggarai Barat Yulianus Weng dalam acara Publikasi Data Stunting Tahun 2024 Tingkat Kabupaten Manggarai Barat, Rabu (18/12/2024).
Pada periode timbang Agustus 2022, prevalensi stunting di Manggarai Barat 15,9 persen atau 3.675 anak stunting. Prevalensi stunting menurun pada periode timbang Februari 2023 menjadi 9,0 persen atau 2.130 anak stunting. Prevalensi stunting terus menurun menjadi 8,2 persen atau 1.901 anak stunting pada periode timbang Agustus 2023.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Memasuki 2024, prevalensi stunting mengalami peningkatan. Rinciannya, Januari sebanyak 1.863 anak stunting atau 9,9 persen, Februari (1.976 anak/8,8 persen), Maret (2.096 anak/10,3 persen), April (2.487 anak/12,4 persen), Mei (2.187 anak/11,01 persen), Juni (2.608 anak/11,8 persen), Juli (2.708 anak/12,4 persen), Agustus (2.589 anak/11,9 persen), September (2.750 anak/12,7 persen), Oktober (2.627 anak/12,22 persen), dan Nopember (2.475 anak/11,6 persen).
"Data tersebut menunjukkan angka prevalensi stunting yang fluktuatif. Pada Januari dan Februari 2024, kami masih berada pada target angka 1 digit. Namun, mulai bulan Maret hingga November, prevalensi stunting kembali berada pada angka dua digit. Bahkan, dalam beberapa bulan terakhir, angkanya cenderung meningkat jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023," kata Weng.
Ia mendorong semua stakeholder terus bekerja maksimal untuk mengentaskan kasus stunting di Manggarai Barat. Menurutnya, berbagai upaya yang telah dilakukan untuk menekan kasus stunting di daerah tersebut perlu dievaluasi kembali.
"Maka diperlukan beberapa langkah penting, seperti identifikasi dan penyelesaian akar masalah, penguatan kolaborasi lintas sektor, efektivitas anggaran dan program edukasi, dan pemberdayaan masyarakat," ujar Weng.
(iws/dpw)
