.webp)
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat (NTB) sepakat dengan wacana pencalonan pemilihan kepala desa (pilkades) lewat partai politik (parpol). Meski begitu, anggota dewan NTB meminta agar wacana tersebut dikaji dengan matang.
"Dalam hal ini sepakat. Tapi dikaji secara komprehensif agar demokrasi kita sejalan," ujar Wakil Ketua 1 DPRD NTB Lalu Wirajaya saat dihubungi detikBali, Senin (11/11/2024).
Wirajaya menilai pencalonan kepala desa (kades) lewat parpol akan menjadikan atmosfer pilkades lebih terasa. Pencalonan kades dengan kendaraan parpol, dia berujar, juga menjadikan pilkades lebih elegan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, usulan tersebut juga mendorong partai-partai untuk menyusun struktur pengurus hingga ke tingkat desa dan dusun. "Karena memang struktur parpol sampai ranting sampai tingkat desa dan dusun sudah ada," imbuh politikus Partai Gerindra itu.
Sebelumnya, Wakil Ketua Baleg DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengusulkan pencalonan pilkades memakai partai politik. Ia menyebut kompetisi pilkades di Indonesia justru lebih sengit hingga tak jarang menimbulkan korban jiwa.
"Bukan hanya pemiliham presiden (pilpres), bukan anggota DPR doang dan kepala daerah, tapi kepala desa. Yang itu lebih dinamis, atau kalau pakai istilah kemarin brutal, lebih brutal," kata Doli dalam rapat Baleg, Kamis (31/10/2024).
Doli menyebut persaingan di pilkades lebih tinggi tingkat kerentanannya dibanding dengan pilpres dan pemilihan kepala daerah (pilkada). Ia mendorong usulan itu agar dipertimbangkan lebih lanjut.
(iws/dpw)
