.webp)
Pengamat pertambangan dari Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang, Adept Titu Eki, membedah program hilirisasi yang digaung-gaungkan cawapres nomor urut 02 Gibran Rakabuming Raka saat debat keempat Pilpres 2024. Menurutnya, program hilirisasi akan berhadapan dengan merajalelanya korupsi hingga mafia tambang.
"Gibran konsisten terhadap program hilirisasi dan ini merupakan konsep yang bagus sekali untuk kemajuan bangsa. Sayangnya, implementasi program ini akan menjadi tantangan ke depan jika praktik korupsi masih merajalela," ujar Adept kepada detikBali, Selasa (23/1/2024).
Menurut Adept, program hilirisasi juga berdampak terhadap Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki potensi di sektor pertambangan. Ia lantas menyinggung penjelasan cawapres nomor urut 01 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dan cawapres nomor urut 02 Mahfud Md.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Seperti pernyataan yang diberikan Muhaimin Iskandar kepada Mahfud Md, yang menegaskan bahwa hilirisasi akan sulit dilaksanakan jika praktik korupsi masih ada. Ini juga mungkin salah satu penyebab belum sepenuhnya terlaksana program pajak karbon dan transisi ke energi baru terbarukan," terang dia.
Adept lantas menyinggung maraknya tambang ilegal dan mafia tambang di Indonesia. Ia menduga para mafia tambang itu didukung oleh para pejabat.
"Mafia-mafia tambang ini masih ada dan akan selalu ada. Sebab, (mafia tambang) di-backup oleh aparat-aparat dan pejabat untuk kepentingan mereka pribadi," imbuh Adept.
Adept lalu membedah serangan Gibran kepada Cak Imin terkait rencana penggunaan lithium iron phosphate (LFP) untuk baterai dibandingkan nikel atau nickel manganese cobalt (NMC). Adept mengakui Indonesia memiliki sumber daya nikel yang melimpah. Di sisi lain, baterai menggunakan LFP menurutnya jauh lebih efisien dibandingkan NMC.
"Lagi pula harga dunia nikel, mangan, dan mineral logam lainnya sedang menurun. Sebenarnya sah-sah saja jika Muhaimin ingin menggunakan LFP, hal itu tidak berarti dia anti nikel. Namun, di lain pihak, Gibran memiliki itikad yang baik sekali untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada di Indonesia," jelas Adept.
Indonesia, kata Adept, memiliki potensi lithium mangan dan lainnya. Hanya saja, selama ini belum dieksplorasi secara maksimal.
Ia menilai kendala sektor tambang di daerah-daerah adalah terkait akses perizinan yang sulit sejak diambil oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat, Adept melanjutkan, seharusnya tidak terlalu mengintervensi pelaku usaha di daerah. Menurutnya, banyak intervensi berarti banyak kepentingan.
Adept mencontohkan permasalahan tambang di NTT. Sekitar 12 tahun lalu, kata dia, ada ratusan izin tambang bahan galian logam di NTT karena perizinannya ditangani langsung oleh pemerintah daerah. Jumlah izin tambang itu menurun drastis sejak periziannya diambil alih pemerintah pusat
"Dalam satu tahun terakhir ini, hanya tersisa 1-2 izin tambang mineral logam yang masih aktif beroperasi di NTT. Salah satu alasannya adalah proses administrasi pemerintah pusat yang buruk dan praktik korupsi yang belum diberantas. Hal ini membuat banyak investor malas berinvestasi di sektor ini," imbuhnya.
Dosen Teknik Pertambangan Undana Kupang itu menuturkan NTT sangat kaya akan mineral logam. Oleh karenanya, dia melanjutkan, kegiatan tambang perlu dimaksimalkan dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip keadilan dan kelestarian lingkungan.
"NTT kaya akan mineral logam. Tapi menurut saya, kegiatan tambangnya dari dulu sampai sekarang belum ada yang ideal, hadir untuk menyejahterakan rakyat dan daerah. Dulu hadirnya perusahaan tambang yang banyak di NTT pun hanya memberikan kerusakan lingkungan, dan tidak ada kontribusi signifikan terhadap daerah," pungkas dia.
Adept menilai program penghiliran yang digaungkan Gibran dapat dilaksanakan jika dielaborasi dengan gagasan Mahfud tentang pemberantasan korupsi maupun gagasan Cak Imin tentang bioregion.
"Dalam upaya merealisasikan Misi Gibran untuk program hilirisasi sangat baik. Namun perlu didukung oleh konsep pemberantasan korupsi secara menyeluruh yang diajukan oleh Mahfud Md dan konsep bioregion sebagai upaya pembangunan berkelanjutan sebagaimana yang diungkapkan oleh Muhaimin," pungkasnya.
(iws/nor)
