.webp)
Rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara kembali riuh menjelang Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Hal itu menyusul setelah Anies Baswedan mengkritik dan bakal mengkaji ulang kebijakan pemindahan ibu kota negara tersebut jika terpilih menjadi presiden di 2024.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP Partai Gerindra Ahmad Muzani merespons sentilan Anies terkait pembangunan IKN tersebut. Ia menyebut calon presiden (capres) dari Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, justru akan menambah anggaran untuk pembangunan IKN jika menang pada Pilpres 2024.
"Pak Prabowo sudah berbicara kepada saya, kepada kami, bahwa dukungan anggaran IKN harus ditambah. Supaya fungsi IKN sebagai ibu kota negara betul-betul dimaksimalkan," kata Muzani di Mataram, Jumat malam (1/12/2023).
Muzani menegaskan pasangan Prabowo-Gibran berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan yang diinisiasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut. Menurutnya, pembangunan IKN adalah amanat undang-undang (UU).
"IKN adalah sebuah keharusan oleh UU yang telah disepakati semua fraksi di DPR. Jadi, kami akan mentaati apa yang diharuskan undang-undang," imbuh Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.
Sebelumnya, Anies Baswedan memberikan gagasan yang berbeda terkait IKN. Capres dari Koalisi Perubahan itu bakal mengkaji ulang pemindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN Nusantara.
"Kalau kata undang-undang, hari ini ibu kotanya masih Jakarta, dan menurut undang-undang, nantinya akan pindah ke Nusantara. Betul nggak? Nanti saya lihat, kalau saya terpilih, kita akan kaji ulang itu semua, kaji ulang," kata Anies Baswedan dalam acara diskusi bertajuk 'Desak Anies episode 3' di Kafe 150, Bandung, Jawa Barat, Rabu (29/11/2023), seperti dikutip dari detikNews.
Menurut Anies, anggaran untuk kebijakan fiskal pemindahan ibu kota terbatas. Ia menyebut anggaran itu jauh lebih tepat jika digunakan untuk kesejahteraan masyarakat, seperti penanganan stunting dan jaminan kesehatan.
Anies mengatakan pembangunan sebuah lokasi baru membutuhkan dana sekitar Rp 460 triliun. Dia juga mengatakan anggaran itu dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan polisi hingga tentara.
"Kalau itu dipakai untuk membangun puskesmas, maka kelurahan-kelurahan se-Indonesia yang belum ada bisa dibangun puskesmas. Kalau itu dipakai untuk memperbaiki kesejahteraan polisi, tentara, serdadu yang mereka kurang, mereka akan mendapat manfaat jauh lebih besar," kata Anies.
