.webp)
Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kaesang Pangarep melakukan safari politik di Pantai Lasiana, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Jumat sore (27/10/2023).
Namun, putra bungsu Presiden Jokowi itu membantah kunjungannya di Kota Kupang sebagai kampanye politik. Dia pun meminta warga agar pada 14 Februari 2024 memilih sesuai hati nurani.
"Ini belum masa kampanye. Jadi saya belum bisa kampanye. Silakan Bapak, Ibu pilih sesuai hati nurani. Partai banyak, silakan pilih sendiri. Saya nggak suruh nyoblos PSI, tapi kalau mau silakan," ujar Kaesang dalam sambutannya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah itu, dia mempersilakan warga untuk menyampaikan usulan, masukan, hingga keluhan. Ada salah satu warga asal Kecamatan Amfoang Timur, Kabupaten Kupang, langsung menyampaikan keluhannya.
Dia mengaku wilayah Amfoang belum merdeka secara infrastruktur. Sebab, saat musim hujan mereka kesulitan untuk datang ke Kota Kupang karena sejumlah sungai belum dibangun jembatan. Selain itu juga kondisi jalan yang sangat parah.
"Pak Kaesang, kami masyarakat Amfoang sangat prihatin ketika sudah memasuki musim hujan karena jalan yang parah dan jembatan yang belum dibangun sangat sulit untuk kami bepergian," ungkapnya.
Selain itu, dia mengaku di wilayahnya ada kasus sengketa tanah di Naktuka yang berbatasan langsung dengan Timor Leste yang saat ini belum diselesaikan. Termasuk usulan agar adanya pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN).
"Masalah batas di Naktuka sering kami dengan warga Timor Leste bagaikan kucing dan tikus yang selalu mengintai. Kami minta kalau bisa segera selesaikan masalah ini," tuturnya.
"Di Amfoang Timur mestinya sudah dibangun PLBN, tapi sampai saat ini belum dibangun padahal kami berbatasan langsung dengan Timor Leste," sambungnya.
Menanggapi itu, Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni mengaku akan mengecek status tanah tersebut. Dia berjanji akan berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri Indonesia agar memastikan status tanah itu sehingga tidak menimbulkan konflik berkepanjangan. Termasuk soal PLBN juga akan dicek mengapa belum dibangun.
"Nanti saya coba cek persoalan ini ke Kementerian luar negeri soal status tanah itu. Kalau soal PLBN saya coba cek kenapa belum dibangun," ungkap menteri dari PSI itu.
Keluhan lain, datang dari salah satu pelaku UMKM di Pantai Lasiana, Yuni Dethan. Perempuan itu mengeluhkan soal sarana dan prasarana yang masih sangat minim.
"Kami masih kekurangan sarana dan prasarana dalam mendukung UMKM kami. Kalau bisa tolong bantu kami," beber Yuni.
Kemudian, dia juga mengeluhkan soal harga karcis masuk wisata Pantai Lasiana yang melambung naik. Menurutnya, hal itu akan berdampak pada minimnya pengunjung.
"Kami meminta untuk harga karcis kalau bisa diturunkan. Kenapa harga karcis dinaikkan, kalau mau begitu maka harga jual produk kami juga harus dinaikkan," tegasnya.
Mendengar keluhan itu, Ketua DPW PSI NTT Christian Widodo meminta Yuliana untuk membuat proposal minimal 10 orang lalu diantarkan ke PSI NTT. Dia pun berjanji akan memberikan sumbangan Rp 10 juta.
"Kami bisa bantu anggaran, nilainya sekitar 10 juta. Memang tidak besar, tapi ini cara merespons kami, saya kira bisa terbantu," kata Widodo.
(hsa/nor)
