.webp)
Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar upacara perayaan Hari Santri Nasional 2023 bertempat di Asrama Haji NTB di Mataram, Minggu (22/10/2023).
Hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama NTB Zamroni Aziz, jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta ribuan santri se-Kota Mataram.
Dalam amanatnya, Zamroni mengingatkan bahwa banyak pemimpin negeri lahir dari rahim pondok pesantren (santri). Santri juga terbukti turut memegang peran penting untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan agar sekutu tidak lagi menjajah di Bumi Pertiwi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Hari ini kita merayakan Hari Santri dengan tujuan memberikan penghargaan kepada para syuhada, para kiai para pejuang yang tentu sudah melakukan perjuangan untuk memberikan layanan terbaik bagi bangsa dan negara dengan gerakan resolusi jihadnya. Bagi santri, NKRI itu harga mati," papar Zamroni.
Pihaknya berharap, pada momen peringatan Hari Santri 2023 ini, para santri dapat meningkatkan prestasinya, bisa membawa harum nama NTB baik di level nasional maupun internasional.
Ditemui usai acara, Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor) NTB itu secara eksplisit memberikan pandangannya perihal fenomena ponpes maupun santri lazim dijadikan sebagai alat politik menjelang pemilu.
Zamroni mengingatkan, agar ponpes dan santri fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan pendidikan.
"Ya saya kira santri harus tegak lurus, tegak lurus karena urusan politik urusan partai politik. Kami imbau kepada santri tetap belajar, pondok-pondok pesantren tetap fokus kepada proses pembelajaran mengisi anak-anak kita, generasi kita dengan ilmu agama yang kuat dan tentu juga tidak ketinggalan ilmu umum," bebernya.
"Makanya selalu kami sampaikan bahwa hari ini yang bisa menjawab tantangan zaman adalah santri, hari ini yang bisa menjawab tantangan zaman adalah ?adrasah dan pondok pesantren," ujarnya.
Zamroni pun menjelaskan, pihaknya bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) ihwal Pemilu 2024.
Adapun dua poin yang disepakati dalam MoU tersebut yakni bersepakat agar menjaga lembaga pendidikan (pondok pesantren) agar tidak dijadikan sebagai ruang kampanye politik praktis.
Kedua, Bawaslu dan Kemenag juga menyusun langkah preventif agar tempat atau rumah ibadah tidak jua dijadikan sebagai lokasi kampanye partai politik maupun perseorangan.
"Tentu di pondok pesantren juga ada lembaga pendidikan, ada santrinya, tentu yang sesuai dengan regulasi yang ada. Kita juga dengan KPU menyapa madrasah dan menyapa pesantren untuk memberikan regulasi bagaimana pemilu, termasuk juga Pilkada tahun ini bisa berjalan dengan baik karena ini merupakan kewajiban semua warga negara, maka wajib hukumnya kita sukseskan," ungkapnya.
"Kalau kemudian ada pondok pesantren yang berbeda pilihan, itu persoalan mereka. Tetapi tetap kami imbau, persoalan beda pilihan tidak boleh menjadi persoalan tetapi bagaimana kemudian keutuhan yang utama," imbuhnya.
Zamroni tak menampik bahwa ponpes memang rawan menjadi lokasi atau sasaran terjadinya politik praktis.
"Kami selalu mengimbau ponpes, harapan kami tetap tegak lurus bagaimana membina santri-santri, generasi penerus, karena tentu merekalah yang akan menerus estafet ini. Kalau dari awal kita sudah pupuk mereka dengan akhlak yang baik, kemudian pendidikan yang baik, maka saya yakin mereka bisa menjawab tantangan zaman," bebernya.
(dpw/iws)
