.webp)
PT Mandalika Grand Prix Association mengajukan pengurangan pajak hiburan event MotoGP yang digelar Sirkuit Mandalika ke Pemerintah Lombok Tengah.
Bupati Lombok Tengah Lalu Pathul Bahri mengatakan pihak PT MGPA telah mengajukan pengurangan pajak event MotoGP Indonesia 2023 di Sirkuit Mandalika karena dinilai memberatkan keuangan MGPA.
"Permintaan itu sedang kami musyawarahkan dulu. Bukan karena kekurangan penonton atau bagaimana. Memang aturannya sekarang ini besaran pajak (event MotoGP) itu sebesar 15 persen," kata Pathul Bahri, Selasa (26/9/20233).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Pathul permintaan pengurangan pajak tersebut sedang dibahas oleh Pemkab bersama DPRD Lombok Tengah. Pembahasan itu untuk menemukan jalan tengah antara Pemda dan PT MGPA. "Sedang dibahas ya," katanya.
Sekda Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya menjelaskan pengurangan pajak MotoGP yang diajukan oleh MGPA itu memang dirasa memberatkan keuangan pengelolaan Sirkuit Mandalika.
Menurut Firman sesuai dengan Peraturan Bupati Lombok Tengah Nomor 45 Tahun 2018 bahwa besaran pajak MotoGP di Sirkuit Mandalika itu mencapai angka 30 persen pada tahun 2022.
"Jadi dalam undang-undang memberi kesempatan kepada Pemda melakukan revisi. Ini sedang proses di dewan dan kami sudah mengajukan," kata Firman.
Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah tercantum bahwa besaran pajak yang harus dibayar oleh PT MGPA ke Pemda NTB sebesar 15 persen.
Namun, kata Firman, MGPA meminta pengurangan pajak Sirkuit Mandalika di antara 10-15 persen.
"Jadi sekarang ini sebenarnya masih mengacu pada peraturan kami. Kami diberi kesempatan dua tahun untuk merevisi," katanya.
Menurut Firman dampak pengurangan pajak MotoGP di Sirkuit Mandalika itu akan mengurangi target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Tengah. Namun, kondisi tersebut dimaklumi Pemda karena event-event di Sirkuit Mandalika seperti MotoGP masih rintisan.
"Permintaan MGPA itu antara 10-15 persen. Tapi kita juga memaklumi bahwa MotoGP masih dalam tahap rintisan. Kami mencari jalan tengah. MotoGP tidak diberatkan kita juga tidak dirugikan. Ini sedang kami diskusikan. Kebijakan ini sudah kita diskusikan bersama," pungkas Firman.
(dpw/dpw)
