.webp)
Presiden Joko Widodo membuka secara resmi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN ke-42 di Hotel Meruorah Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Rabu (10/11/2023). "Dengan ini saya nyatakan KTT ke-42 ASEAN dibuka," kata Jokowi.
Dalam pidato pengantarnya sebelum membuka KTT itu, Jokowi mengatakan saat ini ekonomi global belum sepenuhnya pulih, rivalitas semakin tajam dan dinamika dunia semakin tidak terprediksi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Dan yang menjadi pertanyaan, apakah ASEAN hanya akan menjadi penonton? Apakah ASEAN hanya akan diam, serta apakah ASEAN mampu menjadi motor perdamaian dan pertumbuhan?" kata Jokowi.
Dia meyakini ASEAN mampu menjadi motor, tapi itu bisa terwujud jika ada persatuan. "Saya yakin kita semuanya percaya ASEAN bisa, asalkan
satu kuncinya: persatuan. Dengan persatuan, ASEAN akan mampu menjadi pemain sentral dalam membawa perdamaian dan pertumbuhan," tegas Jokowi.
Menurut dia, ASEAN memiliki aset kuat sebagai epicentrum of growth untuk mewujudkan itu.
"Ekonomi yang tumbuh jauh di atas rerata dunia, bonus demografi, dan kestabilan kawasan yang terjaga. Sehingga ke depan ASEAN harus semakin memperkuat integrasi ekomominya, mempererat kerja sama inklusif, termasuk implementasi RCEP, dan memperkokoh arsitektur kesehatan, pangan, energi, dan stabilitas keuangan," katanya.
"Mari bekerja keras menjadikan ASEAN Matters: Epicentrum of Growth," tandas Jokowi mengutip tema KTT ke-42 ASEAN.
Agenda puncak KTT ASEAN itu dihadiri Perdana Menteri Kamboja Hun Sen, Perdana Menteri Vietnam Pham Minh Chinh, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Laos Sonexay Siphandone, Presiden Filipina Ferdinand R. Marcos Jr., Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah. Hadir pula Perdana Menteri Timor-Leste Taur Matan Ruak sebagai peninjau.
Dua kepala negara tak hadir dalam KTT ASEAN tersebut yakni Perdana Menteri Thailand dan Junta Myanmar. Perdana Menteri Thailand tak hadir karena negaranya menggelar Pemilu pada 14 Mei 2023. Adapun Junta Myanmar tak diundang pada KTT tersebut karena tak melaksanakan konsensus ASEAN dalam menyelesaikan konflik di negara tersebut.
(hsa/gsp)
