Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyatakan tidak ditemukan ijazah atau dokumen setara SMA atau sederajat Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka. Jokowi menilai sistem pendidikan di setiap negara berbeda.
"Jadi setiap negara itu memiliki sistem pendidikan yang berbeda-beda. Kalau kita ini tahapan dari bawah kan ada SD, SMP, SMA, S1, atau ada di sini juga diploma. Di luar (negeri) juga ada sistemnya sendiri," kata Jokowi ditemui di kediamannya, Sumber, Banjarsari, Kamis (8/10/2026), dikutip dari detikJateng.
Jokowi menjelaskan ada sistem pendidikan yang memungkinkan seseorang menempuh pendidikan dari secondary school lalu ke universitas. Selain itu, kata Jokowi, terdapat pula jalur pendidikan melalui program pathway sebelum masuk ke jenjang diploma maupun sarjana.
"Ada yang dari seperti kita, SD, SMP, kemudian secondary school, kemudian masuk ke universitas. Tapi juga ada sistem yang lewat program pathway, kemudian baru masuk ke diploma dan S1-nya. Saya kira setiap negara sistemnya berbeda-beda," katanya.
Baca juga: Babak Baru Polemik Ijazah Gibran |
Jokowi pun menegaskan Gibran telah merampungkan pendidikan hingga jenjang sarjana atau S1. Menurutnya, seseorang yang dapat menyelesaikan pendidikan S1 semestinya telah memenuhi tahapan pendidikan sebelumnya.
"Dan yang paling penting, Mas Wapres ini kan sudah menyelesaikan S1. Kalau menyelesaikan S1 itu mestinya kan sudah melewati tahapan sebelumnya. Kalau di sini kayak SMA-nya mestinya kan sudah selesai. Kalau belum kan ya nggak bisa daftar ke S1-nya," ujar ayah dari Wapres Gibran ini.
Di sisi lain, Jokowi menyatakan menghormati putusan MK beserta seluruh tahapan dan pertimbangan hukumnya.
"Ya, kita menghormati putusan MK beserta tahapan-tahapan yang ada, termasuk di dalamnya pertimbangan hukum yang diberikan. Dan yang paling penting, kita semua menghormati dari konstitusi yang kita miliki," ujarnya.
Simak Video "Video Pesan Wapres Gibran untuk Generasi Muda: Gunakan AI untuk Belajar"
(dpw/dpw)