.webp)
Maraknya aksi begal di sejumlah wilayah memicu Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengizinkan prajurit membantu Polri menjaga keamanan masyarakat. Meski begitu, TNI ditegaskan tidak akan terlibat dalam proses penegakan hukum terhadap pelaku begal.
Kapuspen TNI Brigjen TNI Muhammad Nas mengatakan izin tersebut bukan instruksi operasi khusus pemberantasan begal. Namun, Panglima TNI memperbolehkan jajaran TNI hadir di lapangan untuk membantu Polri.
"Tidak ada instruksi khusus dari Panglima TNI untuk operasi pemberantasan begal, namun menyetujui atau mengizinkan jajaran TNI untuk melakukannya dengan prinsip kehadiran prajurit di lapangan merupakan bagian dari upaya membantu Polri," kata Nas dilansir Antara, Rabu (27/5/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Nas menegaskan prajurit TNI tidak akan ikut menangkap, memeriksa, maupun memproses hukum pelaku begal. Peran TNI hanya membantu menciptakan rasa aman bagi masyarakat di wilayah rawan kriminalitas.
Menurut dia, koordinasi dengan Polri akan diperkuat agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan saat pengamanan di lapangan dilakukan bersama.
"TNI dan Polri selalu berkoordinasi serta bersinergi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing sehingga pelaksanaannya tetap berjalan dalam koridor hukum yang berlaku," ujarnya.
Begal Marak di Jakarta Barat
Aksi begal belakangan dilaporkan marak terjadi di sejumlah wilayah Jakarta. Jakarta Barat menjadi salah satu daerah yang disorot karena tingginya kasus kriminal jalanan tersebut.
Merespons kondisi itu, Forum Komunikasi Pimpinan Kota (Forkopimko) Jakarta Barat berencana menambah kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan begal.
"Poin pertama adalah penyediaan kamera pengawas atau CCTV di titik-titik rawan akan disiapkan secara mandiri, maupun kita akan imbau kepada seluruh komponen entitas di wilayah Jakarta Barat untuk sama-sama menambah pengamanan CCTV di area masing-masing, seperti gedung, kantor, tempat usaha, dan sebagainya," kata Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah di Jakarta, Jumat (22/5).
Iin mengatakan pihaknya segera menerbitkan surat imbauan kepada instansi dan tempat usaha di wilayah Jakarta Barat agar ikut memasang CCTV.
"Kami akan buat surat imbauan sebagai implementasi dari arahan Bapak Gubernur Provinsi DKI Jakarta untuk menguatkan fokus pengamanan di wilayah," tutur Iin.
(dpw/dpw)
