.webp)
Indonesia melobi negara anggota forum Asian African Legal Consultative Organization (AALCO) untuk menghasilkan hukum internasional tentang illegal fishing. Indonesia ingin negara anggota forum AALCO menindak tegas pelaku illegal fishing tanpa memandang asal negaranya.
"Kami ingin agar illegal fishing jadi kejahatan internasional. Bukan pidana biasa," kata Dirjen Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM Cahyo Rahadian Muzhar di BNDCC, Nusa Dua, Selasa (17/10/2023).
Alasan usulan soal illegal fishing itu sendiri didasari oleh kerugian Indonesia yang cukup signifikan. Cahyo menyebut Indonesia menderita kerugian hingga US$ 24 miliar per tahun akibat illegal fishing.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Karenanya, Indonesia kini sedang melobi negara-negara anggota AALCO yang punya wilayah laut, untuk memerangi illegal fishing. Indonesia ingin negara-negara anggota forum AALCO memandang illegal fishing adalah kejahatan transnasional, sehingga ada tindakan tegas dari mereka terhadap pelakunya.
"Tentunya harus kita perjuangkan dengan negara-negara Asia Afrika yang punya kesamaan kondisi dengan kita. (Negara-negara anggota forum AALCO) yang punya laut atau ZEE (zona ekonomi eksklusif)," kata Cahyo.
Namun, hingga saat ini usulan tersebut masih dibicarakan dan belum menghasilkan kesepakatan apapun. Cahyo mengaku tidak mudah melobi negara-negara AALCO untuk menyepakati hukum internasional untuk memerangi illegal fishing.
Menurutnya, banyak pelaku illegal fishing yang justru dilakukan oleh kapal-kapal penangkap ikan dengan bendera negara-negara Asia dan Afrika. Selain itu, banyak juga negara-negara anggota forum AALCO yang tidak terlalu peduli dengan kejahatan illegal fishing karena tidak punya wilayah laut.
"Jadi, ini upaya yang tidak mudah. Banyak negara Asia Afrika yang tidak punya kepentingan illegal fishing. Karena mungkin mereka landlock state, sehingga tidak punya laut. Tapi kita harus mulai bicara, paling tidak di forum kita sendiri," tuturnya.
Meski begitu, Cahyo memastikan Indonesia akan tetap berupaya melobi para negara anggota forum AALCO untuk bersepakat menelurkan hukum internasional guna memerangi kejahatan tersebut. Dia juga memastikan akan membawa hasil kesepakatannya pada forum internasional yang lain.
Kemudian, tidak hanya soal illegal fishing. Cahyo mengungkapkan forum AALCO hingga kini juga membahas soal pengembalian aset hasil kejahatan, terutama korupsi, dan ekstradisi koruptornya.
Indonesia sendiri mengusulkan adanya grup para ahli pada bidang pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi dan ekstradisi koruptor. Usulan dari Indonesia itu sudah disetujui dan akan dibahas di dalam forum AALCO.
(hsa/iws)
