Jokowi Akan Buka AALCO di Bali, 91 Negara Siap Hadir

Jokowi Akan Buka AALCO di Bali, 91 Negara Siap Hadir

Aryo Mahendro - detikBali
Kamis, 28 Sep 2023 20:49 WIB
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pimpin rapat persiapan AALCO ke-16 di Nusa Dua, Bali, Kamis (28/9/2023). (Kanwil Kemenkumham Bali)
Foto: Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly pimpin rapat persiapan AALCO ke-16 di Nusa Dua, Bali, Kamis (28/9/2023). (Kanwil Kemenkumham Bali)
Denpasar -

Indonesia akan menjadi tuan rumah Asian-African Legal Consultative Organization (AALCO) ke-61 di Bali pada 15 sampai 20 Oktober 2023. Menurut jadwal, Presiden Joko Widodo akan membuka konferensi tersebut.

Sedaianya, AALCO akan dihadiri 91 negara. Perinciannya, 47 negara anggota, dua negara pengamat tetap, dan 42 negara pengamat. Selain itu, akan ada dua otoritas pengamat dan 24 organisasi pengamat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Selama acara AALCO akan membahas dan menyamakan persepsi dan posisi dalam berbagai isu-isu hukum. Tujuannya, memperoleh posisi dan satu kesepakatan bersama," ujar Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dalam keterangan tertulis yang diterima detikBali, Kamis (28/9/2023).

Yasonna menjelaskan hasilnya akan disampaikan pada sejumlah pertemuan internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Selain itu, ada forum lain yang juga akan diselenggarakan untuk membahas isu hukum terkini di dalam ruang siber.

ADVERTISEMENT

Isu tersebut meliputi aspek hukum laut, lingkungan, dan pembangunan berkelanjutan. Ada juga hukum dagang dan investasi internasional, serta isu hukum antariksa yang akan dibahas di AALCO.

"Sebagai wujud komitmen Pemerintah RI untuk menerapkan dan memastikan penghormatan terhadap Hukum Humaniter Internasional (HHI), Kemenkumham dan ICRC berkolaborasi dalam penyelenggaraan diskusi panel HHI. Kolaborasi ini bertepatan dengan peringatan ke-65 ratifikasi Konvensi Jenewa 1949 oleh Indonesia," urai Yasonna.

Dalam kesempatan yang sama, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar menyatakan dukungan penuh terhadap terselenggaranya perhelatan AALCO di Bali. Menurutnya, ada sejumlah isu hukum yang menyangkut kepentingan Indonesia.

Salah satunya, Siti menyebut soal European Union Deforestation Regulation (EUDR). Dunia bisnis dan investasi internasional Indonesia selalu terhalang dengan adanya EUDR itu.

EUDR selalu dikaitkan dengan alasan rantai pasokan, yang mana Indonesia menolak hal itu. Siti berharap Indonesia mampu menunjukkan bukti konkrit kesuksesannya mengatasi deforestasi.

AALCO merupakan forum konsultasi negara Asia dan Afrika untuk menyamakan persepsi terhadap isu-isu hukum serta memperoleh pandangan dan posisi bersama untuk memperjuangkan kepentingan negara-negara di Asia dan Afrika. Forum ini dibentuk setelah Konferensi Asia-Afrika 1955 di Bandung. Saat itu, Indonesia di bawah pimpinan Presiden Soekarno menjadi salah satu penggagasnya.




(hsa/hsa)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Hide Ads