Polisi Limpahkan Tersangka Korupsi Anggaran Solar di DLHK Denpasar

Chairul Amri Simabur - detikBali
Selasa, 09 Agu 2022 19:41 WIB
Proses pelimpahan tahap dua tersangka dugaan korupsi anggaran solar di DLHK Denpasar, Selasa (9/8/2022)
Proses pelimpahan tahap dua tersangka dugaan korupsi anggaran solar di DLHK Denpasar, Selasa (9/8/2022) (Foto: IST)
Denpasar -

Kejaksaan Negeri (Kejari) Denpasar menerima pelimpahan tahap dua perkara dugaan korupsi anggaran operasional pengangkutan sampah di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Denpasar, Selasa (9/8/2022).

Dalam proses tersebut, penyidik Polresta Denpasar yang semula menangani perkara ini melimpahkan barang bukti bersama tersangka berinisial WS.

"Pelimpahan tersangka berinisial WS bersama barang bukti dilaksanakan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap atau P21," jelas Kepala Seksi Intelijen Kejari Denpasar, I Putu Eka Suyantha.


Sesuai berita acara pemeriksaan (BAP), WS diduga melakukan korupsi anggaran operasional pengangkutan sampah.

Perbuatan itu dilakukan saat WS masih menjadi mandor alat berat di TPA (Tempat Pembuangan Akhir) Suwung dengan status sebagai pegawai kontrak di DLHK Denpasar.

WS diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dengan mengatur sedemikian rupa operasional armada pengangkut sampah.

Tersangka WS memerintahkan kepada para sopir yang bertugas shift pagi dan siang untuk melakukan pengangkutan sampah tidak sesuai standar dan prosedur.

"Pengangkutan sampah dari TPS ke TPA dengan pengisian sampah oleh operator tidak terisi penuh pada bak armada," ungkap I Putu EKa Suyantha

Perbuatan WS itu mengakibatkan anggaran biaya operasional pengangkutan sampah dalam bentuk kupon solar dengan kapasitas maksimal 10 liter membengkak.

"Dengan pengisian (bak) penuh sudah cukup dengan tiga lembar kupon. Tetapi dengan pengisian tidak penuh, melebihi dari tiga lembar kupon," jelas I Putu Eka Suyantha.

Kelebihan dari kupon solar yang diterima WS dari para sopir sifat pagi dan siang dalam sehari masing-masing sebanyak satu lembar.

"Dan menjadi keuntungan tersangka yang dinikmati dan dipergunakan untuk kepentingan pribadinya," imbuh Putu Eka Suyantha.

Perbuatan tersangka itu berlangsung dalam kurun waktu Maret hingga 30 Juli 2021.

Dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), perbuatan tersangka itu mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 255 juta lebih.

Perbuatan tersangka ini kemudian disangkakan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Kemudian secara alternatif, perbuatan tersangka itu sesuai ketentuan pidana Pasal 3 atau Pasal 12 huruf f dalam undang-undang yang sama.

Pelimpahan tahap dua yang dilakukan penyidik Polresta kepada Kejari Denpasar ini disertai dengan penahanan sementara terhadap WS selama 20 hari ke depan di Lembaga Pemasyarakatan atau LP Kerobokan.

"Berkas Perkara akan segera dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi kemudian dilakukan penunjukan majelis hakim dan penentuan jadwal persidangan," pungkasnya.



Simak Video " 3 Kasus Megakorupsi yang Disebut Jokowi di Sidang Tahunan"
[Gambas:Video 20detik]
(dpra/dpra)