Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) tentang Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen dalam rangka Program Penjaminan Polis Asuransi. Melalui kesepakatan ini, kedua lembaga memastikan pertukaran informasi dilakukan dengan tetap menjaga kerahasiaan data pribadi pemegang polis.
Penandatanganan juklak tersebut menjadi landasan operasional bagi OJK dan LPS dalam mempersiapkan serta melaksanakan Program Penjaminan Polis Asuransi. Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis OJK, Ferdinan D. Purba, mengatakan pertukaran data dan informasi antara kedua lembaga tetap memperhatikan aspek keamanan dan kerahasiaan data pribadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"OJK dan LPS saya kira punya ketentuan yang sangat ketat, sampai bagaimana kebijakan akses informasi untuk masing-masing layer maupun untuk masing-masing fungsi," ujarnya, Selasa (17/11/2026).
Dia menjelaskan pembatasan akses informasi juga diterapkan berdasarkan fungsi dan kewenangan masing-masing pejabat. Bahkan, pejabat setingkat direktur eksekutif sekalipun tidak dapat mengakses informasi apabila tidak berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
Selain itu, infrastruktur teknologi informasi di kedua lembaga telah dirancang untuk mengatur akses terhadap informasi yang bersifat kritis. Sistem tersebut juga diaudit secara berkala sehingga aktivitas akses informasi dapat terpantau.
Setelah penandatanganan juklak, tahapan berikutnya adalah pengesahan Peraturan Pemerintah (PP) sebagai dasar pelaksanaan program. Purba mengatakan rancangan PP tersebut telah dibahas oleh Kementerian Keuangan, OJK, dan LPS, dan dikonsultasikan kepada DPR sebelum diundangkan.
"Rancangan PP-nya sudah dibahas dengan pihak terkait, dengan Kementerian Keuangan, dengan OJK, dengan LPS, dan dikonsultasikan kepada DPR sebelum diundangkan," jelasnya.
Menurutnya, regulasi tersebut diperlukan untuk memastikan Program Penjaminan Polis dapat berjalan secara kredibel sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
Terkait cakupan program, Purba menjelaskan penjaminan akan mencakup perusahaan asuransi jiwa dan asuransi umum yang memenuhi persyaratan sebagai anggota program. Namun, terdapat sejumlah pengecualian, yakni perusahaan asuransi wajib, perusahaan asuransi sosial, serta perusahaan reasuransi.
Adapun produk yang dijamin adalah produk dengan manfaat perlindungan (protection benefit). Sementara itu, beberapa produk atau manfaat dikecualikan, di antaranya asuransi kredit dan komponen investasi pada produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi (PAYDI) atau unit link.
"Yang akan kami kecualikan ada beberapa, misalnya seperti asuransi kredit, kemudian bagian investasi dari produk unit link. Nah, itu kami kecualikan, dan ini memang best practice-nya seperti itu," kata Purba.
Untuk nilai penjaminan, LPS mengusulkan batas maksimal sebesar Rp 500 juta per polis. Menurut Purba, besaran tersebut diperkirakan dapat mencakup sekitar 98 persen dari seluruh polis yang ada di industri asuransi saat ini.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, memaparkan jumlah perusahaan asuransi di Indonesia berdasarkan data terakhir per Agustus 2026. Tercatat ada 47 perusahaan asuransi jiwa konvensional, 71 perusahaan asuransi umum konvensional, dan delapan perusahaan reasuransi konvensional.
Selain itu, terdapat 17 perusahaan asuransi jiwa syariah, tujuh perusahaan asuransi umum syariah, serta satu perusahaan reasuransi syariah. Ogi juga mengungkapkan terdapat delapan perusahaan asuransi yang saat ini berada dalam pengawasan khusus OJK.
"Ini yang memang sedang dalam pengawasan khusus dan sedang kita upayakan perbaikan kondisi keuangan supaya mereka bisa memenuhi kebutuhan pembayaran klaim kepada nasabah," jelasnya.
Dia menyebut Program Penjaminan Polis ditargetkan dapat mulai diterapkan selambat-lambatnya pada Januari 2028. Pelaksanaannya masih menunggu terbitnya PP serta kesiapan aturan dan mekanisme pendukung lainnya.
"Insyaallah selambat-lambatnya Januari 2028. Kita tinggal menunggu PP dan juga pelaksanaannya," tutupnya.