.webp)
Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan di Bali baru menyentuh angka 48 persen. Rendahnya cakupan ini mendorong DPRD Bali mengkaji penyusunan Peraturan Daerah (Perda) inisiatif untuk memperluas jaminan sosial, terutama bagi pekerja informal dan kelompok rentan.
Ketua Komisi IV DPRD Bali, I Nyoman Suwirta, mengatakan masih banyak pekerja yang belum terlindungi dari risiko kecelakaan kerja, kematian, hingga masa tua.
"Kita mempunyai tenaga kerja rentan juga bukan penerima upah. Ada buruh, ada tukang panggul, ada petani, ada nelayan dan banyak lagi tenaga itu. Maka dari itu, untuk melindungi mereka, satu-satunya Perda ya harus kita miliki," kata Suwirta dalam rapat kerja Komisi IV DPRD Bali bersama BPJS Ketenagakerjaan di Kantor DPRD Bali, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Berdasarkan pemaparan BPJS Ketenagakerjaan, kepesertaan pekerja penerima upah di Bali baru sekitar 65 persen. Sementara itu, pekerja bukan penerima upah (BPU) tercatat lebih rendah, yakni 38 persen.
Kelompok BPU meliputi pekerja dengan penghasilan tidak tetap atau informal, seperti buruh, tukang panggul, petani, dan nelayan. Mereka menjadi salah satu sasaran yang perlu mendapat perhatian dalam perluasan perlindungan jaminan sosial.
Suwirta menilai besaran iuran BPJS Ketenagakerjaan senilai Rp 16 ribu sampai Rp 19 ribu per orang masih terjangkau jika disokong pemerintah daerah dan pemberi kerja. Sasaran utamanya adalah pekerja rentan yang masuk dalam kelompok desil 1 sampai desil 5.
"Ya, yang mendasari kita adalah perlindungan terhadap masyarakat, baik perlindungan kecelakaan kerja, perlindungan kematian, maupun hari tua. Jangan sampai masyarakat kita yang tidak mempunyai penghasilan tetap, nanti ketika mereka tua harus masuk ke panti jompo karena tidak bisa hidup. Jadi, jaminan masa depan mereka harus dijamin oleh pemerintah kan," tutur mantan Bupati Klungkung itu.
Suwirta menjelaskan Bali sebenarnya telah memiliki Perda tentang Ketenagakerjaan. Namun, regulasi tersebut belum secara khusus mengatur perlindungan jaminan sosial melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Dia menyebut berdasarkan informasi yang diterimanya, secara nasional baru Jawa Barat dan Nusa Tenggara Timur (NTT) yang memiliki Perda khusus terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Komisi IV DPRD Bali selanjutnya akan menyampaikan urgensi pembentukan regulasi tersebut kepada pimpinan dewan. Usulan Perda inisiatif masih perlu dikaji, termasuk mempelajari aturan serupa di daerah lain dan menyesuaikannya dengan peraturan yang lebih tinggi.
Sebelum regulasi terbentuk, Suwirta meminta BPJS Ketenagakerjaan lebih aktif turun ke lapangan dan memperluas sosialisasi. Dia juga mendorong kolaborasi dengan lembaga perkreditan desa (LPD), koperasi, serta mitra lainnya untuk menjangkau pekerja informal.
Wakil Kepala Wilayah Bidang Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Bali-Nusa Tenggara-Papua (Banuspa), Agus Theodorus Parulian Marpaung, mengatakan dukungan legislatif diperlukan agar seluruh pihak ikut terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Dia menyebut, cakupan kepesertaan di Bali dipatok meningkat dari 48 persen menjadi 54 persen pada 2027. Target tersebut mengacu pada Permendagri Nomor 17 Tahun 2026 terkait penyusunan APBD 2027.
"Dengan adanya Perda nanti akan mengikat semua pihak, seluruh pihak ikut terlibat dalam penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan," ujar Agus.
Menurut Agus, manfaat BPJS Ketenagakerjaan sebenarnya cukup luas, tetapi belum sepenuhnya dipahami masyarakat. Salah satunya perlindungan kecelakaan kerja yang mencakup aktivitas pekerja sejak berangkat dari rumah, selama perjalanan menuju tempat kerja, hingga kembali pulang.
"Semua biayanya akan ditanggung unlimited, tidak terbatas sesuai dengan indikasi medis. Terus ada pengganti penghasilan ketika dia harus dirawat," jelasnya.
Dia mencontohkan pekerja yang mengalami kecelakaan kerja hingga harus menjalani perawatan selama beberapa bulan tetap berhak memperoleh penggantian penghasilan sesuai upah yang dilaporkan kepada BPJS Ketenagakerjaan. Dengan begitu, pekerja tetap memiliki penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga selama belum bisa kembali bekerja.
Besarnya manfaat program tersebut juga terlihat dari pembayaran klaim di Bali. Agus mengungkapkan, sejak Januari hingga Oktober 2026, sekitar 134 ribu pekerja ber-KTP Bali telah menerima manfaat dengan total pembayaran mencapai Rp 1,5 triliun.
Dana tersebut berasal dari pembayaran berbagai manfaat, termasuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun. Menurut Agus, pembayaran itu turut menggerakkan perekonomian Bali karena dana diterima langsung oleh pekerja maupun keluarganya.
