.webp)
Pemerintah telah menyetop impor solar berkat penerapan program biodiesel B50. Namun, PT Kaltim Prima Coal (KPC), perusahaan tambang batu bara milik Grup Bakrie, justru masih mengajukan izin impor bahan bakar minyak (BBM) tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan hal itu saat menghadiri Rakernas III HIPPI Tahun 2026 di Djakarta Theater, Jakarta Pusat, Senin kemarin. Bahlil bahkan mengaku ingin mencoret pengajuan impor solar dari perusahaan tersebut.
"Kemarin aku baca nih, ajukan lagi KPC ini untuk BBM (impor), aku mau coret, aduh kawan lagi gitu loh. Ini beratnya di situ gitu loh," kata Bahlil, dilansir dari detikFinance, Selasa (13/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
KPC merupakan anak usaha PT Bumi Resources Tbk (BUMI), bagian dari Grup Bakrie. Pernyataan Bahlil itu disampaikan di hadapan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia Anindya Bakrie yang juga menjabat sebagai petinggi Bakrie Group.
"Jadi solar kita tidak lagi impor, sudah clear, terkecuali perusahaannya Pak Anin untuk tambang. Aku mau coret, aduh kawan lagi ini, tapi kawan ini tidak paham-paham juga," ujarnya dengan nada bercanda.
Impor BBM Masih Tinggi
Di luar persoalan impor solar, Bahlil menjelaskan Indonesia masih mengimpor sekitar satu juta barel BBM per hari. Hal ini disebabkan produksi minyak mentah dalam negeri baru berada di kisaran 600 ribu barel per hari, sedangkan konsumsi mencapai 1,6 juta barel per hari.
Berbeda dengan kondisi tersebut, kebutuhan solar dalam negeri kini disebut telah sepenuhnya terpenuhi melalui penerapan program B50, yakni solar dengan campuran minyak kelapa sawit hingga 50%. Program ini membantu pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap impor solar.
"Solar kita tidak lagi kita impor, karena total konsumsi kita 39 juta kiloliter. Dari 39 juta kiloliter itu, 50%-nya itu kita pakai dari CPO, sawit," terang Bahlil.
Bahlil menegaskan Indonesia perlu mengoptimalkan sumber energi domestik, baik dari sektor fosil maupun energi alternatif berbasis nabati, untuk mengurangi ketergantungan terhadap pasokan energi dari luar negeri.
"Bagaimana caranya agar tidak kita tergantung kepada dunia? Mau tidak mau kita harus mengoptimalkan seluruh potensi sumber-sumber energi kita di dalam negeri, baik berbentuk fosil lewat kenaikan lifting, maupun bagaimana cara kita untuk mendapatkan energi alternatif nabati," jelasnya lagi.
Pemerintah Bidik Bensin Campur Etanol E50
Selain solar, pemerintah juga mendorong pengembangan bahan bakar alternatif untuk mengurangi ketergantungan impor bensin. Bahlil menyebut konsumsi bensin atau gasoline di Indonesia mencapai 40 juta kiloliter per tahun.
Sementara itu, produksi bensin dalam negeri baru berada di kisaran 18-19 juta kiloliter per tahun. Dengan demikian, kebutuhan yang belum terpenuhi dari produksi domestik masih harus dipasok melalui impor.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah mendorong penggunaan bensin dengan campuran etanol hingga 50% atau E50. Bahlil menyebut target tersebut disusun dengan berkaca pada keberhasilan penerapan program B50.
"Bagaimana untuk cara yang membuat clear? Kita mau dorong etanol, kita mau dorong sampai dengan E50. Belajar daripada solar yang B50, dari B10 sampai B50. Supaya apa? Ini bahan bakunya dari tebu, singkong, jagung, ini bisa membangun kawasan pertumbuhan ekonomi baru," pungkas Bahlil.
(dpw/dpw)
