.webp)
Bank BPD Bali bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) memperkuat ekosistem dan hilirisasi sektor pertanian, khususnya komoditas kakao di Bali. Langkah strategis ini mengintegrasikan kemudahan akses pembiayaan, perlindungan risiko usaha, hingga bantuan sarana prasarana bagi para petani dan pelaku usaha kakao.
Hal ini diwujudkan melalui Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara OJK, Bank BPD Bali, PT Jamkrida Bali Mandara, BPJS Ketenagakerjaan, PT Cau Cokelat Internasional selaku offtaker, dan sejumlah kelompok tani di Desa Cau, Kecamatan Marga, Tabanan, Kamis (17/9). Adapun kelompok tani kakao yang dilibatkan dalam kolaborasi tersebut, antara lain Kelompok Tani Bumi Lestari, Kelompok Tani Werdi Bhuana, dan Kelompok Tani Kakao Forestry.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Kepala OJK Provinsi Bali, Parjiman, menegaskan pengembangan ekosistem kakao melalui TPAKD merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi OJK dalam mendukung transformasi ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan menuju visi Indonesia Emas 2045. Kolaborasi ini memfasilitasi kerja sama lintas sektor melalui program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) di Kabupaten Tabanan.
"Penandatanganan PKS hari ini adalah bentuk komitmen bersama untuk mendampingi petani dan mendorong pertumbuhan ekonomi Tabanan," ungkap Parjiman dalam keterangannya, Jumat (18/9/2026).
Parjiman berharap langkah ini mampu menciptakan ekosistem hilirisasi kakao yang tangguh, memperluas akses pasar ekspor, serta meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan para petani daerah. Ke depan, dia berujar, pengembangan ekosistem kakao ini juga akan dilakukan di Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat (NTB), sebagai pilot project.
"Kami menyadari tidak bisa bekerja sendirian, sehingga kolaborasi antara sektor jasa keuangan seperti perbankan, Jamkrida, BPJS Ketenagakerjaan, pemerintah daerah, offtaker, dan rekan-rekan petani sangat penting," imbuh Parjiman.
CEO PT Cau Cokelat Internasional, Kadek Surya Prasetya Wiguna, menyampaikan pabrik pengolahannya memiliki kapasitas produksi sekitar 1-2 ton kakao per hari. Dengan kapasitas minimal 1 ton per hari itu, kebutuhan bahan baku pabrik mencapai sekitar 350 ton per tahun.
"Dengan asumsi produktivitas 1 ton per hektare, kami membutuhkan pasokan dari lahan seluas 350 hektare," jelas Surya.
Menurut Surya, kebutuhan bahan baku yang besar tersebut menuntut pihak pabrik untuk menggandeng lebih banyak petani kakao. Terlebih luas lahan yang dikelola setiap petani juga bervariasi.
"Jumlah petani yang perlu kita ajak kerja sama berkisar antara 300 hingga 500 orang, karena kepemilikan lahan petani berbeda-beda-ada yang setengah hektare, bahkan ada yang hanya 20 are," imbuh Surya.
Direktur Kredit Bank BPD Bali, Made Lestara Widiatmika, mengungkapkan Bank BPD Bali mendukung kebutuhan rantai pasok tersebut. Lestara menguraikan BPD Bali secara konsisten menyalurkan pembiayaan pada rantai pasok komoditas kakao, baik kepada petani individual, kelompok tani, maupun perusahaan offtaker. Hingga saat ini, total pembiayaan kakao yang telah disalurkan mencapai Rp 4,525 miliar.
"Penyaluran pembiayaan kakao ini telah berjalan sejak tahun lalu di beberapa wilayah, meliputi Kabupaten Bangli, Buleleng, Tabanan, serta porsi terbesar berada di Jembrana (Negara) yang mencapai Rp2,915 miliar," ujar Lestara, didampingi Kepala Bank BPD Bali Cabang Tabanan I Made Indra Taurisiana serta Kabag Divisi Kredit Ritel dan Konsumer Putu Restawan.
Lestara membeberkan Bank BPD Bali menyediakan berbagai pilihan skema kredit bagi petani melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang menawarkan suku bunga rendah dan terjangkau. Skema ini mencakup KUR Super Mikro (plafon hingga Rp 10 juta tanpa agunan), KUR Mikro (plafon di atas Rp 10 juta hingga Rp 100 juta tanpa agunan), serta KUR Kecil (plafon di atas Rp 100 juta hingga Rp 500 juta).
Ada pula Kredit Usaha untuk Sejahtera, Unggul dan Maju (Kredit KUSUMA). Program ini diarahkan sebagai solusi pembiayaan bagi skala usaha menengah atau offtaker yang sebelumnya sudah pernah menikmati fasilitas KUR (graduasi KUR).
Selain itu, Bank BPD Bali juga menawarkan Kredit Usaha Alsintan (KUA) sebagai skema kredit khusus yang dirancang untuk mendukung sektor pertanian secara spesifik. "Untuk sektor pertanian, kami juga memiliki Kredit Usaha Alsintan (KUA) yang ke depannya bertransformasi menjadi Kredit Usaha Pertanian," sebut Lestara.
Saat ini, dia berujar, portofolio pembiayaan sektor pertanian mencakup 12 persen dari total penyaluran kredit produktif Bank BPD Bali. Berkat analisis dan verifikasi lapangan yang selektif, tingkat kredit bermasalah (Non-Performing Loan/NPL) di sektor pertanian masih terjaga sangat sehat di bawah 1 persen.
Bank BPD Bali juga menerapkan strategi mitigasi risiko dengan menggandeng PT Jamkrida Bali Mandara untuk memberikan penjaminan berupa asuransi kredit. Hal itu menyikapi sektor pertanian yang rentan terhadap risiko perubahan iklim dan cuaca tidak menentu.
"Sektor pertanian memiliki risiko iklim yang tidak dapat diprediksi serta resiko pascapanen. Oleh karena itu, kami membentengi pembiayaan tersebut melalui mekanisme penjaminan bersama Jamkrida Bali Mandara, sehingga apabila terjadi permasalahan, pembiayaan tidak langsung menjadi kerugian total (loss)," jelas Lestara.
Selain penjaminan kredit, Bank BPD Bali juga menggandeng BPJS Ketenagakerjaan. Kerja sama ini bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan kerja bagi para petani di lapangan.
Ekspansi Kuota KUR dan Bantuan CSR
Penyaluran KUR Bank BPD Bali per akhir Agustus telah terealisasi 89,26 persen dari target kuota KUR tahun 2026. Seiring tingginya penyerapan itu, Bank BPD Bali telah mengajukan tambahan plafon KUR sebesar Rp 254.4 miliar, sehingga total kuota KUR tahun 2026 meningkat menjadi Rp 2,05 triliun atau naik dari realisasi tahun 2025 sebesar Rp 1,769 triliun. Tahun depan, Bank BPD Bali berencana mengajukan kuota KUR hingga Rp 3,5 triliun.
Selain aspek pembiayaan komersial, Bank BPD Bali juga menyerahkan bantuan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada kelompok tani kakao di Jembrana. Bantuan berupa dua unit solar dryer atau alat pengering tenaga surya itu diharapkan dapat mendukung penanganan pascapanen.
"Melalui penguatan ekosistem, kemudahan pembiayaan, dan pendampingan berkelanjutan ini, Bank BPD Bali optimistis dapat membuktikan bahwa sektor pertanian merupakan profesi yang sangat potensial dan mampu menghasilkan pendapatan yang menjanjikan bagi masyarakat desa," imbuh Lestara.
Salah satu debitur Bank BPD Bali, Abdul Hadi Hariyanto, merasakan kemudahan dalam proses kredit di sektor pertanian. Petani kakao asal Desa Lalanglinggah itu mengajukan KUR di Bank BPD Bali Capem Bajera, Tabanan.
"Tidak ada kendala, semua lancar dalam pengajuan kredit hingga cair," ujar Abdul sembari berharap agar penandatanganan kerja sama ini semakin meningkatkan produksi usahanya.
(iws/iws)
