.webp)
Ada nama-nama 'ajaib' dalam perombakan ratusan pejabat Kementerian Keuangan (Kemenkeu) era Purbaya Yudhi Sadewa. Hal itu membuat Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Bimo Wijayanto dan Dirjen Bea Cukai Djaka Budhi Utama meminta perombakan tersebut dibatalkan.
Perombakan ratusan pejabat Kemenkeu dilakukan Purbaya pada Kamis (10/9/2026), saat masih menjabat Menteri Keuangan. Mayoritas perombakan menyasar Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dan Ditjen Pajak.
Perombakan mencakup pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, Pejabat Pengawas, Pejabat Fungsional, serta Pejabat pada Unit Organisasi Non Eselon Kemenkeu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ada Nama 'Ajaib' Tak Ikut Assessment
Bimo mengatakan sejumlah nama 'ajaib' masuk dalam perombakan tersebut. Menurutnya, nama-nama itu tidak mengikuti proses assessment talent management.
"Itu kan usulan kita, rotasi itu. Cuma memang ada beberapa yang nama-nama 'ajaib' yang tidak ikut proses assessment talent management," ujar Bimo saat ditemui usai acara International Tax Conference di kantor pusat DJP, Jakarta Selatan, Rabu (16/9/2026), dilansir dari detikFinance.
Kondisi tersebut kemudian membuat Bimo bersama Djaka meminta perombakan ditunda dan dibatalkan. Bimo menilai hal itu berkaitan dengan proses yang telah dijalani pejabat lain.
"Kemudian itu yang membuat saya dan Dirjen Bea Cukai meminta untuk ditunda dahulu, dibatalkan, karena sinyalnya nggak bagus bagi pasukan yang lain, yang ikut susah payah ikut assessment, ikut ujian, ikut talent management," tegas Bimo.
Bimo menyatakan pejabat yang terindikasi melompati proses tersebut akan dibatalkan dari daftar perombakan dan dikembalikan ke posisi semula.
"Yang nggak memenuhi syarat tadi dibatalkan. Yang lain-lain tetap. (Jadi balik ke posisi awal?) iya," terangnya.
Suahasil Akan Kaji Keputusan Era Purbaya
 Menteri Keuangan Suahasil Nazara saat memberikan keterangan kepada media di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (14/9/2026). Foto: Gilang Faturahman/detikFoto |
Bimo juga membenarkan permintaan pembatalan tersebut berkaitan dengan pernyataan Menteri Keuangan Suahasil Nazara yang akan melihat terlebih dahulu keputusan era Purbaya.
"Iya, Pak Suahasil menegaskan komitmennya untuk melaksanakan talent management, melaksanakan birokrasi reform dengan sebaik-baiknya," terang Bimo.
Sebelumnya, Suahasil telah buka suara terkait nasib perombakan pejabat yang dilakukan Purbaya. Suahasil mengatakan akan melihat terlebih dahulu Keputusan Menteri Keuangan sebagai landasan perombakan.
"Nanti kita lihat, tapi kemarin memang ada pelantikan minggu lalu, dan tentu nanti kita akan lihat pelantikan seperti apa, Keputusan Menteri Keuangannya seperti apa, dan kita akan tindak lanjuti dari situ," beber Suahasil usai dilantik di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (14/9/2026).
Suahasil Tunggu Rekomendasi Eselon I
Pada Rabu (16/9/2026), Suahasil kembali buka suara soal permintaan Dirjen Pajak Bimo Wijayanto untuk membatalkan perombakan pejabat di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Soal permintaan tersebut, Suahasil mengatakan pihaknya masih perlu melakukan diskusi internal. Khususnya untuk melihat proses perombakan yang sempat dilakukan Purbaya.
"Kita mendiskusikan ya, melihat proses maupun yang sedang terjadi, yang sudah terjadi, proses maupun aktivitas dari yang sudah terjadi," ujar Suahasil di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Rabu (16/9/2026).
Suahasil juga mengatakan masih menunggu rekomendasi dari para eselon satu atau pejabat di tingkat Direktur Jenderal soal perombakan jabatan. Dia menekankan penunjukan pejabat memiliki jenjang-jenjang tersendiri.
"Nah, ini saya masih sekarang mencoba menunggu dari teman-teman seluruh unit eselon satu, karena kan yang namanya penunjukan pejabat itu ada jenjang-jenjangnya dan kemudian juga dilakukan secara bersama-sama oleh seluruh unit," beber Suahasil.
Pria yang sebelumnya menjabat Wakil Menteri Keuangan itu mengatakan pihaknya membutuhkan struktur pejabat yang dapat bekerja sama antar-eselon untuk memperkuat sinergi dan koordinasi.
"Karena kadang-kadang kita memerlukan struktur pejabat yang sifatnya itu lintas unit eselon satu, karena itu memperkuat sinergi, memperkuat koordinasi. Jadi ini yang kita sedang pastikan dan akan kita pastikan sinergi dari Kemenkeu terjadi dengan baik," ujar Suahasil.
Nasib Perombakan Masih Dikaji
Lalu, apakah pembatalan perombakan pejabat seperti yang diminta Dirjen Pajak Bimo Wijayanto bisa dilakukan?
Suahasil enggan bicara tegas soal kemungkinan pembatalan perombakan pejabat tersebut. Dia hanya mengatakan pihaknya perlu melihat proses pelantikan yang dilakukan, termasuk tata kelolanya.
"Kita nanti melihat dulu apa yang sudah dilakukan kemarin. Karena kan kalau seperti pelantikan itu ada juga pelantikan yang hybrid. Nah, ada yang waktu itu datang sehingga ini nanti jadi kombinasi yang keseluruhan. Makasih semuanya," ujar Suahasil.
(dpw/dpw)
