.webp)
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Jazilul Fawaid, mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menaikkan pajak untuk menutupi pemotongan dana transfer ke daerah (TKD) oleh pemerintah pusat. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai, kebijakan tersebut justru akan membebani masyarakat di tengah situasi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih.
"Menambah pajak bukan pilihan, karena itu akan memberatkan masyarakat. Pilihannya adalah daerah aktif mengusulkan pembangunan melalui dana pusat, baik lewat Instruksi Presiden (Inpres) maupun Bantuan Presiden (Banpres)," ujar Jazilul dalam keterangannya saat berkunjung ke Pendopo Gubernur NTB, Kamis (13/11/2025).
Jazilul menjelaskan, kebijakan fiskal nasional tahun ini mengalami penyesuaian besar, termasuk pengurangan dana bagi hasil (DBH) dan dana alokasi khusus (DAK) ke seluruh daerah. Namun, pemerintah pusat membuka ruang pendanaan baru melalui skema Inpres dan Banpres untuk memastikan pemerataan pembangunan di berbagai wilayah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi Pemda jangan terburu-buru menaikkan pajak, tapi jemput peluang anggaran dari pusat. Banyak kebutuhan seperti infrastruktur, irigasi, dan kesehatan yang bisa dibiayai lewat Inpres dan Banpres," jelasnya.
Ia menambahkan, konsolidasi antara pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat agar pelaksanaan program yang dibiayai dari dana pusat dapat melibatkan perusahaan dan tenaga kerja lokal.
"Kita ingin uang pembangunan yang beredar di daerah dinikmati oleh masyarakat daerah sendiri," tegasnya.
Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal, menyambut baik arahan Banggar DPR RI tersebut. Ia mengakui, pemangkasan TKD berdampak pada berkurangnya proyek infrastruktur yang bersumber dari APBD.
Menurut Iqbal, daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2026 sudah dipastikan menurun dari tahun sebelumnya. Karena itu, ia berharap sebagian proyek pusat bisa melibatkan kontraktor lokal agar ekonomi daerah tetap bergerak.
Untuk itu, Iqbal berujar, pemerintah pusat diharapkan dapat mengikutsertakan kontraktor lokal dalam proyek-proyek pusat seperti Sekolah Rakyat, Sekolah Garuda, dan Kampung Nelayan agar roda ekonomi di daerah tetap berputar.
"Kontraktor lokal kita banyak yang berkualitas, kalau dilibatkan akan berdampak besar bagi ekonomi daerah," pungkasnya.
(dpw/dpw)
