.webp)
Bank BPD Bali berkomitmen mendukung percepatan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2025. Komitmen tersebut ditegaskan dalam Rapat Koordinasi Penyaluran KUR yang digelar Kementerian UMKM di Gedung Bank Indonesia Kantor Perwakilan Bali, Kamis (6/11/2025).
Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma mengatakan BPD Bali menjadi salah satu dari empat bank yang berhasil menyalurkan KUR sektor produktif di atas 60 persen per Oktober 2025. Penyaluran KUR BPD Bali ke sektor produktif telah mencapai 60,97 persen dengan fokus pada sektor pertanian, industri pengolahan, dan perikanan.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Sebesar 80,12 persen KUR BPD Bali disalurkan pada KUR kecil. Sisanya untuk KUR Mikro 19,84 persen dan KUR Super Mikro 0,03 persen," kata Sudharma melalui siaran pers.
Menjelang akhir 2025, realisasi penyaluran KUR BPD Bali hampir mencapai target. Dari Rp 300 miliar KUR mikro, seluruhnya telah tersalurkan kepada 3.769 debitur per Oktober 2025. Sementara dari target Rp 1,6 triliun KUR kecil, telah terealisasi Rp 1,2 triliun atau 75 persen.
Lalu KUR super mikro dengan target Rp 550 juta sudah terealisasi 94,55 persen. Total penyaluran mencapai Rp 1,51 triliun kepada 7.921 UMKM.
"Berbagai strategi dilakukan dalam percepatan penyaluran KUR kepada sektor UMKM, diantaranya dengan melakukan weekend banking, serta melakukan inovasi digital pada proses analisa kredit yaitu melalui Digiloan System," jelas Sudharma.
Menurutnya, dengan menggunakan Digiloan System proses analisa kredit dilakukan lebih efisien dan dapat dilakukan dimana saja. "Tentunya wajib disertai dengan kegiatan pemasaran sampai pada wilayah banjar-banjar di Bali sebagai ekosistem UMKM terkecil di Bali," imbuhnya.
Selain memperluas akses pembiayaan, BPD Bali juga menyiapkan langkah lanjutan agar UMKM penerima KUR dapat naik kelas melalui produk Kredit KUSUMA (Kredit Usaha untuk UMKM Maju). Total penyaluran KUR Rp 1,04 triliun kepada 2.187 debitur,serta berbagai produk pembiayaan lain, sehingga total 3.847 debitur berhasil naik kelas.
Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza mengatakan rakor KUR diadakan untuk mengakselerasi penyaluran KUR agar tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu. Kementerian Keuangan sebagai koordinator program KUR menargetkan untuk menyalurkan ke sektor produksi.
"Ada persyaratan legalitas tertentu, ada sarana penunjang seperti kontrak untuk menambah rasa percaya diri bank dalam menyalurkan kredit, di sini kelemahan yang dialami bank. Kami bertugas memecahkan masalah itu," ujarnya.
Menurutnya, LJK terjebak pada hal tersebut yang mana di satu sisi bank cukup selektif dalam menyalurkan KUR mengingat diawasi OJK. Sementara disisi lain bank juga ditargetkan menyalurkan KUR sehingga perlu sinkronisasi.
Tantangan lain yaitu kurangnya literasi keuangan akan dikerjasamakan dengan berbagai organisasi untuk melakukan literasi keuangan. Kendala lain yang dialami bank ketika menyalurkan KUR yaitu ketika UMKM kena kasus hukum sehingga pengembalian KUR menjadi kekhawatiran bank.
Kementerian UMKM juga memperkuat kerja sama dengan BRIN, Bank Indonesia. Ia juga mencermati perlunya pendampingan agar penyaluran KUR tepat sasaran, tepat guna dan tepat waktu.
"Walau kurang tepat, tapi jika ada pendampingan tentu juga akan mengamankan dalam penyaluran KUR," tandasnya.
Secara nasional, penyaluran KUR kepadaUMKM semakin mudah dan produktif. Hingga 3 November 2025, realisasi penyaluran KUR nasional telah mencapai Rp 228 triliun (76% dari target maksimal plafon Rp 300 triliun) dengan jumlah penerima manfaat mencapai 3,87 juta debiturUMKM, terdiri atas 2,01 juta debitur baru (86,25% dari target) dan 1,18 juta debiturgraduasi (101,3% dari target).
Untuk pertama kalinya penyaluran KUR sektor produksi nasional mencapai target yaitu 60,7% dari total penyaluran. Besarnya alokasi penyaluran KUR pada sektor produksi menandakan bahwa manajemen usaha UMKM semakin bagus dan diharapkan mampu memberikan nilai tambah kepada pengusaha UMKM, dan berpotensi menciptakan lapangan kerja yang berkualitas sebanyak 7,7-11,6 juta lapangan kerja baru (asumsi penyerapan tenaga kerja rata-rata 1-2 orang, BRIN 2024).
(nor/nor)
