.webp)
Bank BPD Bali menyalurkan perdana program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) kepada tiga pelaku Industri Kecil Menengah (IKM) di Pulau Dewata. Penyaluran ini dilakukan secara simbolis saat Sosialisasi Program KIPK di Gedung Wiswa Sabha, Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Kamis (4/9/2025).
Direktur Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menegaskan siap mendukung penuh program ini untuk transformasi ekonomi Bali.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami concern mendukung program ini. IKM adalah bagian dari upaya membangkitkan ekonomi Bali sekaligus menyerap tenaga kerja," jelasnya, Kamis.
Adapun tiga IKM yang mendapat KIPK yakni CV Pelangi (makanan), Dian's Rumah Songket dan Endek (tekstil), serta CV Bali Tedung Nusa Island (furnitur). Saat ini, BPD Bali juga mencatat ada 11 calon debitur yang sedang dalam pengajuan kredit KIPK.
Sudharma mengharapkan program KIPK akan terus bertambah dan berkelanjutan ke depannya. "Kami mempunyai pipeline (calon debitur-red) 11, tapi kami sedang cari lagi, kan ini baru kebijakan dan kami harapkan terus bertambah dan tidak berhenti tahun ini, tahun depan bisa," sebutnya.
Program KIPK yang digagas Kementerian Perindustrian menawarkan plafon pinjaman Rp 500 juta hingga Rp 10 miliar dengan tenor hingga delapan tahun, serta subsidi bunga 5 persen dari pemerintah. Pemerintah juga memberikan subsidi bunga 5 persen.
Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan Kemenperin menjadi leading sector dalam pelaksanaan program ini karena target utamanya adalah industri padat karya.
"Program KIPK ini merupakan program insentif ekonomi pemerintah pusat, Kemenperin menjadi leading sector eksekutornya karena memang yang kita sasar adalah industri padat karya. Kami dalam program ini memberikan subsidi bagi perusahaan yang mendapatkan kredit, 5 persen ditanggung pemerintah," kata Menperin Agus saat Sosialisasi Program KIPK di Denpasar, Kamis.
Menperin menyebut regulasi penerima KIPK saat ini mewajibkan memiliki tenaga kerja minimal 50 orang. Namun untuk Bali, pihaknya membuka peluang penyempurnaan skema pada 2026 agar program ini bisa menjangkau lebih banyak sektor.
"Jadi khusus untuk Provinsi Bali, sesuai masukan gubernur, kami akan coba melihat skema-skema yang bisa disempurnakan agar program ini bisa terjangkau lebih luas. Tetapi tujuan utama pemberian kredit industri padat karya ini tetap tidak berubah, yaitu untuk peremajaan teknologi, pembelian peralatan baru, dan modal usaha," tegasnya.
Pihaknya membuka target sebanyak-banyak agar semakin banyak pelaku industri yang ikut KIPK. Dengan begitu, diharapkan akan mempercepat proses produksi, meningkatkan daya saing, serta memperkuat kompetitivitas.
"Sebanyak-banyaknya mereka ikut program ini pasti dia akan mempercepat proses produksinya semakin kompetitif menuju daya saing yang lebih baik karena peralatan baru dan modal usahanya juga kita siapkan," tambah Menperin Agus.
Ia menegaskan ada enam subsektor prioritas dalam program ini, yaitu pakaian jadi, makanan dan minuman, tekstil, barang kulit dari kulit dan alas kaki, furnitur dan mainan anak.
Sosialisasi KIPK di Bali juga dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama pembiayaan antara Kemenperin dan PT BPD Daerah Istimewa Yogyakarta (BPD DIY). Dengan tambahan ini, sudah ada enam bank penyalur resmi, termasuk Bank BPD Bali, BPD Jateng, Bank Mandiri, Bank BNI, dan BPD Kalteng.
Sementara, Gubernur Bali Wayan Koster mengapresiasi peluncuran perdana program ini di Bali. Menurutnya, permodalan selama ini menjadi kendala utama IKM untuk berkembang.
"Dengan adanya kredit ini disubsidi 5 persen, ini akan memacu pertumbuhan IKM di Bali. UMKM yang kecil bisa meningkat jadi menengah, yang menengah bisa tumbuh lebih besar," ujar Koster.
"Karena selama ini yang menjadi kendala itu salah satunya faktor permodalan jadi aksesnya sudah luar biasa dan ini kita dorong untuk memacu pertumbuhan IKM di Bali," pungkasnya.
(nor/nor)
