.webp)
Indonesia akan menutup keran impor garam mulai tahun 2025. Hal itu akan diatur dalam revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional.
"Tahun depan kita tidak boleh impor garam untuk konsumsi lagi. Itu diatur oleh Perpres 126, nggak boleh lagi," kata Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas) setelah Rapat Koordinasi Terbatas Tingkat Menteri Bidang Pangan di Gedung Mina Bahari III Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Jakarta Pusat, Kamis (28/11/2024), dilansir dari detikFinance.
Baca juga: Hakim Tolak Praperadilan Tom Lembong! |
Jika tidak ada perubahan, mulai 2025 Indonesia setop impor garam konsumsi. Kemudian, pada 2027 lanjut setop impor garam untuk industri. Eksekusi dua kebijakan tersebut akan dijalankan KKP.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau tahun depan tidak impor garam konsumsi, maka dua tahun lagi kita akan datang ke sini, Pak, nggak boleh lagi impor garam untuk industri. Kira-kira itu," terang mantan Menteri Perdagangan itu.
"Jadi garam konsumsi kita nggak impor lagi 2025, yang masih industri, industri dikasih waktu dua tahun," tambahnya.
Zulhas menyebut langkah ini diambil untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan Presiden Prabowo Subianto tercapai di 2027. Setidaknya untuk komoditas beras, jagung dan garam konsumsi.
KKP Siap Eksekusi
Menteri Kelautan dan Perikanan (KP) Sakti Wahyu Trenggono mengatakan KKP segera menjalankan mandat itu. Trenggono mengatakan pihaknya akan membuat proyek percontohan untuk produksi garam yang akan berada di bawah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pangan. Ia telah melakukan identifikasi dan nantinya proyek tersebut akan berada di wilayah Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Kami ingin membangun satu model nanti di bawahnya BUMN. Tentu kami akan serahkan kepada BUMN tapi kami akan membangun suatu model untuk bikin produksi. Kami sudah identifikasi di NTT itu adalah wilayah yang bagus," kata Trenggono.
Trenggono menyebut saat ini pihaknya sedang menyiapkan tim untuk kemudian bisa langsung bekerja. Untuk menjalankan program ini dinilai butuh setidaknya Rp 2 triliun.
"Kami mengusulkan tapi nanti itu dialihkan kepada BUMN. Kami mengusulkan supaya ada paling tidak sedikitnya Rp 2 triliunan lah," ungkapnya.
Sejauh ini, kata Trenggono, belum ditentukan BUMN yang akan mengelola proyek percontohan garam tersebut.
"Nanti disiapkan. Belum (ada), sedang disiapkan. Kami sedang siapkan tim," imbuhnya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(dpw/dpw)
