.webp)
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Salahudin Uno membeberkan beberapa skema rencana subsidi tiket penerbangan untuk lima destinasi superprioritas (DSP), termasuk ke Bandara Internasional Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB)
"Bisa pola cross promosi (promosi silang) dan juga penyelenggaraan event di tiap destinasi nanti," ujar Sandiaga, saat berkunjung ke Lombok Barat, Jumat (26/4/2024).
Selain itu, skema lain untuk menekan harga tiket pesawat ke beberapa wilayah, adalah dengan menambah jumlah pesawat pada tahun ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Pengadaan pesawat ini sudah kami bahas bersama maskapai," ungkap Sandi.
Dengan penambahan jumlah pesawat tersebut, ketersediaan kursi penerbangan sejumlah maskapai akan semakin banyak.
Sebelumnya, Sandiaga berjanji akan menambah rute penerbangan menjelang event MotoGP ke Bandara Internasional Lombok.
"Kami akan terus menambah jumlah penerbangan ketersediaan kursi semakin banyak jelang MotoGP 2024," ujar Sandi di Lombok Barat.
Dengan adanya penambahan rute penerbangan, harga tiket pesawat akan jauh lebih terjangkau di masyarakat. Pemerintah juga akan melakukan pemasaran terpadu menjelang event MotoGP.
"Ini nanti bisa dirasakan dampaknya langsung bagi masyarakat yang akan menonton langsung MotoGP Oktober 2024," ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Tak Ada Iuran Pariwisata
Sandiaga juga menepis adanya wacana pungutan iuran pariwisata kepada masyarakat untuk menekan harga tiket penerbangan. Dia mengakui wacana iuran itu memang pernah dibahas. Skema iuran pariwisata muncul sebagai salah satu bentuk kajian di tingkat menteri dan sampai ke Presiden Jokowi.
"Saya baru dari Jakarta. Masyarakat banyak mengeluhkan harga tiket pesawat dan ini sangat membebani masyarakat," ujar Sandi.
Menurutnya, wacana tersebut sangat bertolak belakang dengan harga tiket pesawat pesawat yang masih mencekik dompet masyarakat. Iuran tersebut adalah sebuah wacana dalam pengadaan dana pariwisata.
"Ada banyak catatan, masyarakat tidak perlu khawatir tidak akan iuran yang dibebankan ke masyarakat karena dalam keadaan ekonomi seperti sekarang," katanya.
Sandi menegaskan pemerintah tidak menginginkan tambahan beban kepada masyarakat"Ini masih dalam tahap wacana tingkat teknis dan itu memang Menhub dan Menparekraf sudah memberikan masukan ini tidak perlu dikhawatirkan tidak akan ada iuran," tegas mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu.
Sesuai Peraturan Presiden (Perpres), dana pariwisata itu awalnya akan dialokasikan dari dana pemerintah. Jadi, Sandi berujar, wacana iuran tiket pesawat itu tidak pernah terpikirkan oleh pemerintah.
"Presiden tidak akan pernah disetujui apa pun yang akan membuat tiket pesawat mahal dan sebagainya," tandas bekas politikus Partai Gerindra tersebut.
(hsa/hsa)
