.webp)
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Buleleng dirancang defisit Rp 49,925 miliar. APBD Perubahan tersebut disahkan dalam rapat paripurna DPRD Buleleng, Rabu (27/9/2023).
Dalam APBD Perubahan tersebut, Pendapatan Daerah Buleleng disetujui sebesar Rp 2.231.651.515.200 (Rp 2,23 triliun), mengalami peningkatan sebesar Rp 119.595.947, atau 0,01 persen.
Kemudian, Belanja Daerah disetujui sebesar Rp 2.281.577.306.986 (Rp 2,281 triliun), mengalami peningkatan sebesar Rp 119.595.947, atau 0,01 persen.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan demikian maka Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, dirancang mengalami defisit sebesar Rp 49.925.791.786.
Dalam sambutannya, Penjabat (Pj) Bupati Buleleng Ketut Lihadnyana menegaskan sejak awal mengajak seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merancang APBD yang sehat, produktif, dan konstruktif.
"Implementasinya kita mendetailkan belanja-belanja operasional. yang lebih banyak kita dorong adalah untuk belanja publik. Itu yang kita lakukan mulai di APBD Perubahan. Kalau toh memasang defisit misalnya, jelas menutup defisitnya dari mana," ujar Lihadnyana.
Dia berharap APBD ke depan lebih besar untuk belanja publik. Maka, atas dasar itu dirinya merinci satu demi satu. Menurut Lihadnyana, sumber pendapatan daerah tidak hanya dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
"Kan ada dari dana transfer, dana transfer juga ada DAK, DAK fisik dan non fisik. Dalam DAK nonfisik juga ada makan-minum. Ada juga perjalanan. Kenapa tidak itu dulu dikedepankan (digunakan), sehingga APBD bisa digunakan untuk belanja publik," urai Lihadnyana.
Dia juga mengajak seluruh SKPD untuk menyamakan persepsi bahwa APBD yang disusun benar-benar menjadi manfaat bagi masyarakat.
"Atas dasar itu, 2024 kita menitikberatkan pada pembangunan infrastruktur. Karena banyak sekali jalan rusak. Saya tidak mau seperti manajemen pemadam kebakaran setelah jalan dipasangi pisang baru kita kerjakan," ungkapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Gede Supriatna menyampaikan program yang menjadi prioritas Pemkab Buleleng ke depan. Yakni, pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan pengendalian inflasi.
"Selanjutnya APBD Perubahan Kabupaten Buleleng 2023 segera disampaikan kepada Gubernur Bali untuk mendapat evaluasi dan tindak lanjut sesuai dengan amanat peraturan perundang- undangan," tandas Supriatna.
(hsa/hsa)
