.webp)
DPRD dan Pemkot Bandung telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung 2025 senilai Rp 7,882 triliun. Besaran itu disetujui dalam rapat paripurna DPRD Kota Bandung, Selasa (26/11/2024).
"Rancangan APBD 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun Anggaran 2024-2026 yang berfokus pada peningkatan pelayanan publik dan pembangunan kota," kata Pj Wali Kota Bandung, A. Koswara dalam keterangan tertulisnya.
Dalam paripurna itu, disebutkan jika anggaran belanja Kota Bandung 2025 yakni Rp 7,882 triliun. Sementara pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp 7,567 triliun yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 4,119 triliun dan pendapatan transfer sebesar Rp 3,448 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan jumlah tersebut, terdapat defisit sebesar Rp 315 miliar. Namun Koswara menyebut defisit itu telah diseimbangkan melalui pembiayaan netto sebesar Rp 315 miliar.
Koswara menuturkan, anggaran belanja yang disepakati mencakup beberapa sektor yakni kesehatan terdiri dari 4 program dengan anggaran Rp 794 miliar, pendidikan 3 program Rp 937 miliar, infrastruktur 12 program Rp 805 miliar, perekonomian 24 program Rp 124 miliar dan lingkungan hidup 10 program Rp 370 miliar.
"Pada sektor pendidikan, Pemerintah Kota Bandung berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan melalui pelatihan bagi tenaga pendidik serta pemerataan sarana pendidikan," ujarnya.
Di sektor kesehatan Pemkot Bandung berkomitmen meningkatkan kualitas layanan kesehatan, baik di Puskesmas maupun rumah sakit. Selain itu, program Universal Health Coverage (UHC) juga menjadi prioritas untuk menjamin akses kesehatan bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Koswara menjelaskan, dalam hal pendapatan daerah, pemerintah berkomitmen untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan dengan melakukan intensifikasi, ekstensifikasi, dan diversifikasi sumber pendapatan daerah, termasuk optimalisasi pajak.
"Salah satunya dengan memanfaatkan teknologi informasi dalam pemungutan pajak, salah satunya melalui alat pencatat transaksi yang dapat mengurangi kebocoran pendapatan," tuturnya.
Koswara menyatakan, pada aspek infrastruktur, pemerintah berupaya menyelesaikan permasalahan seperti banjir dan kemacetan melalui program pembangunan kolam retensi, pemeliharaan jalan, serta pembangunan dan pemeliharaan tanggul.
(bba/orb)
