.webp)
Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia (IAPI) kembali menggelar forum Indonesia Procurement Forum & Expo (IPFE) dari 18-20 Oktober 2022. Forum tersebut mempertemukan pemangku kepentingan pengadaan barang dan jasa hingga instansi pembeli, mulai dari Kementerian lembaga, Pemda, para penyedia, dan instansi yang mengelola pengadaan di pemerintah maupun perusahaan.
"Penyelenggaraan IPFE 2022 sendiri merupakan model kolaboratif yang fully sponsorship yang di dalamnya terbagi atas beberapa kelas seminar dan diskusi panel dengan materi pembahasan berbagai isu-isu terkini di bidang pengadaan barang dan jasa pemerintah," kata Ketua Umum IAPI, Sonny Sumarsono di Harris Hotel & Residences Sunset Road, Badung, Rabu (19/10/2022).
IPFE 2022 menghadirkan sekitar 40 booth yang berasal dari platform toko daring, peralatan pendidikan, farmasi, hingga permodalan atau finansial. Dirinya berharap kegiatan yang digelar selama 3 hari tersebut, dapat menjadi awal percepatan akselerasi untuk bangkit dari kondisi pandemi COVID-19 lalu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Acara ini menghadirkan lebih dari 2.500 orang dan semoga ini tidak hanya merupakan kegiatan up skilling daripada pelaku pengadaan barang dan jasa tapi, juga menjadi inspirasi bagi para penyedia barang dan jasa untuk bagaimana bisa lebih dekat dalam konteks berkolaborasi menciptakan value yang lebih besar," jelasnya.
Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP), Hendrar Prihadi dalam kesempatan tersebut menekankan kembali bahwasanya pasca pandemi Covid-19 diperlukan upaya keras untuk terus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
"Hal tersebut guna mewujudkan mimpi Indonesia TOP-4 menuju Indonesia Emas-2045. Salah satunya melalui percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan peran serta usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi," sebutnya.
Selain itu, kata Hendrar, dapat juga melalui mempercepat penyerapan APBN dan APBD, memastikan pengadaan bersih dan bebas dari KKN, dan juga efisiensi pembelanjaan pemerintah yang didukung oleh Trusted Opened Participantive (TOP) dan participative terutama pelaku usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi.
"Di dalam potensi RUP kami mencatat ada hampir Rp 1.166 triliun rencana pengadaan yang akan dilakukan kementerian, lembaga, termasuk pemerintah daerah di tahun 2022. Per tanggal 10 Oktober ini sudah Rp 371,2 triliun yang terealisasi dan masih ada sekitar Rp 300 triliun lebih yang masih dalam proses," tambahnya.
(iws/hsa)
