.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Badung resmi menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp 12,7 triliun lebih. Nilai anggaran tersebut disesuaikan dari proyeksi awal sekitar Rp 14 triliun lebih.
Penyesuaian ini mengacu pada skema besar pemerintah terhadap penggeseran rencana persiapan jalan dari Gatot Subroto (Gatsu) ke Canggu ke tahun 2028. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyebut penyesuaian anggaran dari Rp 14 triliun lebih menjadi Rp 12,7 triliun lebih ini sebagai dampak dari rasionalisasi atau penataan kembali program pembangunan. Salah satunya, proyek besar terowongan Jalan Gatot Subroto (Gatsu) Barat ke Canggu, Kuta Utara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Salah satunya rencana persiapan jalan dari Gatot Subroto ke Canggu yang kami geser ke tahun 2028. Ini supaya perencanaannya benar-benar matang dan anggaran yang kita keluarkan tetap efektif, tidak mubazir," ujar Adi dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Badung, di Ruang Sidang Utama Gosana, Sekretariat DPRD Badung, Rabu (11/11/2026).
Adi menegaskan dengan ditundanya rencana pinjaman daerah untuk proyek jalan tersebut, Pemkab Badung kini memfokuskan pembiayaan belanja APBD 2027 murni dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pemerintah daerah menargetkan optimalisasi penerimaan PAD yang ditopang oleh tren peningkatan investasi serta kunjungan wisatawan mancanegara ke Bali.
"Tantangan kami ke depan ini tentu bagaimana caranya untuk memaksimalkan target-target pencapaian PAD karena ini menjadi kunci pembiayaan belanja di APBD 2027. Mudah-mudahan seiring kita membangun ekosistem ekonomi melalui infrastruktur, tingkat investasi akan memberi peluang peningkatan PAD sekaligus menumbuhkan kesempatan kerja," imbuh Adi Arnawa.
Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti memastikan seluruh tahapan pembahasan RAPBD 2027 termasuk tiga Ranperda lainnya. Adapun Perda atau regulasi lain yang disepakati di antaranya Penyertaan Modal Perumda Air Minum Tirta Mangutama, Penyertaan Modal PT Penjaminan Kredit Daerah Bali Mandara, serta pencabutan Perda Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
Sementara itu, dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD Badung yang dibacakan Wakil Ketua DPRD Badung, I Made Wijaya, memaparkan rincian perubahan komposisi APBD Badung 2027 dari total semula Rp 14,24 triliun lebih menjadi Rp 12,70 triliun lebih. Pemangkasan total APBD tersebut dipicu berkurangnya penerimaan pembiayaan dari semula Rp 2,61 triliun lebih menjadi Rp 935,76 miliar lebih serta belanja modal yang turun dari Rp 4,31 triliun lebih menjadi Rp 2,76 triliun lebih.
"Sedangkan untuk pendapatan daerah semula Rp 11,63 triliun lebih bertambah menjadi Rp 11,76 triliun lebih, dan belanja daerah berkurang dari Rp 13,37 triliun lebih menjadi Rp 11,89 triliun lebih," terang Wijaya.
Penyesuaian postur anggaran tersebut turut memangkas angka defisit belanja daerah dari proyeksi awal Rp 1,74 triliun lebih menjadi Rp 127,89 miliar lebih. Dengan skema pembiayaan neto sebesar Rp 127,89 miliar lebih untuk menutup defisit tersebut, sisa lebih pembiayaan anggaran pada tahun berkenaan dipastikan nol.
"Terhadap dokumen penganggaran tersebut disetujui dan disepakati dalam nota kesepakatan antara Bupati Badung dengan DPRD Kabupaten Badung untuk selanjutnya dimohonkan evaluasi kepada Gubernur Bali. Sementara tiga produk hukum lainnya dimohonkan fasilitasinya kepada Gubernur Bali," tutup Wijaya.
