Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng mematangkan tiga Rancangan Peraturan Bupati (Ranperbup). Salah satu yang menjadi perhatian adalah regulasi pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, terutama pekerja informal yang belum memiliki perlindungan memadai.
Pembahasan tiga Ranperbup tersebut dipimpin langsung Bupati Buleleng I Nyoman Sutjidra didampingi Sekda Buleleng Gede Suyasa dan jajaran asisten Setda Buleleng di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati, Senin (9/11/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain perlindungan pekerja rentan, dua regulasi lain yang dibahas menyangkut perubahan tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) serta bagian hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada desa Tahun Anggaran 2026. Kemudian, perubahan keempat aturan mengenai hak keuangan dan administratif pimpinan serta anggota DPRD Buleleng.
Sutjidra menegaskan ketiga Ranperbup tersebut tidak boleh disusun sekadar untuk memenuhi kebutuhan administrasi pemerintahan. Setiap aturan harus memiliki landasan hukum yang kuat, bisa diterapkan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Setiap rancangan peraturan yang kita susun harus memiliki kualitas regulasi yang baik, dapat diimplementasikan, dan benar-benar menjawab kebutuhan di lapangan. Jangan sampai regulasi hanya menjadi dokumen administratif, tetapi harus memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat," tegas Sutjidra.
Ranperbup terkait ADD diusulkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana. Perubahan dilakukan sebagai tindak lanjut penyesuaian Penjabaran APBD 2026, khususnya menyangkut rincian alokasi bagian hasil pajak dan retribusi daerah untuk desa.
Sementara itu, Ranperbup mengenai hak keuangan DPRD diinisiasi Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD). Penyesuaian regulasi tersebut mencakup besaran tunjangan perumahan dan tunjangan transportasi bagi pimpinan serta anggota DPRD Buleleng.
Adapun Ranperbup perlindungan pekerja rentan disusun Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan ESDM Buleleng. Regulasi ini diarahkan untuk memperluas cakupan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja informal sekaligus mendukung pencapaian target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
Sutjidra meminta seluruh perangkat daerah pemrakarsa terbuka terhadap masukan dan arahan dalam penyempurnaan substansi rancangan. Hal ini penting agar tidak ada persoalan hukum maupun kendala saat aturan mulai diterapkan.
Ketiga Ranperbup selanjutnya akan melalui tahapan penyempurnaan, harmonisasi, fasilitasi, hingga evaluasi sebelum ditetapkan menjadi produk hukum daerah.
"Melalui pemaparan ini, Pemkab Buleleng berharap ketiga Ranperbup dapat disempurnakan sesuai ketentuan sehingga menjadi produk hukum daerah yang berkualitas, adaptif, dan mendukung pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat," tutupnya