.webp)
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabanan mulai menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) pada Kamis (15/10). Kebijakan tersebut menyikapi krisis pasokan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi sejak beberapa hari terakhir.
Sekretaris Daerah (Sekda) Tabanan I Gede Susila mengatakan kebijakan WFH tersebut mengikuti arahan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali. Susila menjelaskan penerapan WFH bagi ASN di Tabanan berlaku pada 15-17 Oktober 2026.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kami ikuti seperti apa kebijakan Pemprov untuk pelaksanaannya di lapangan," ujar Susila, Rabu (14/10/2026).
Selain sektor pemerintahan, dunia pendidikan turut menyesuaikan kegiatan belajar mengajar secara daring. Sekolah-sekolah di Tabanan diperbolehkan menerapkan pembelajaran daring sesuai kebutuhan hingga pasokan BBM kembali normal.
"Mulai besok sampai (pasokan BBM) normal," kata Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Tabanan I Gusti Putu Ngurah Darma Utama.
Darma mengatakan kebijakan tersebut memberikan fleksibilitas kepada sekolah, terutama untuk mengatasi kendala transportasi yang dialami guru dalam perjalanan menuju tempat mengajar. Meski demikian, pelaksanaan pembelajaran daring diserahkan kepada masing-masing sekolah.
"Disesuaikan dengan manajemen berbasis sekolah dengan tetap mengedepankan hak-hak murid untuk mendapatkan pembelajaran," imbuh Darma.
Sementara itu, sejumlah sekolah swasta di Tabanan diketahui telah lebih dahulu menerapkan pembelajaran daring. Misalkan sekolah-sekolah di bawah naungan Yayasan Saraswati dan Al Amin.
Pantauan detikBali, dampak kelangkaan BBM masih terlihat dari antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Tabanan. Andre, seorang warga Tabanan, memprediksi akan mengantre hingga lima jam untuk mendapatkan BBM di SPBU Jalan Bypass Ir Soekarno, Tabanan.
"Ini sudah antre sejak pukul 13.30 Wita. Prediksi sampai lima jam, " tutur Andre saat mengantre BBM di SPBU tersebut.
