.webp)
Wakil Menteri Koordinator (Wamenko) Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, mendorong pemerintah daerah untuk menggenjot upaya penurunan emisi. Hanif mencontohkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali yang menurutnya menjadi penggerak program keberlanjutan lingkungan.
"Pemerintah daerah sebagai fasilitator kemitraan multipihak yang hari ini seperti ini dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali," ujar Hanif saat pembukaan Pekan Iklim Bali di Sanur, Denpasar, Selasa (13/10/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Hanif, pemerintah daerah perlu untuk mendorong realisasi penurunan emisi di daerahnya masing-masing. Ia juga mendorong Pemda menyelaraskan kebijakan dan program pembangunan dengan target penurunan emisi nasional.
Selain itu, Hanif juga meminta pemerintah daerah ikut aktif mengembangkan program yang sejalan dengan visi Net Zero Emission. Selain bermanfaat bagi kelangsungan hidup masyarakat, dia berujar, program yang disusun juga bisa dijadikan sarana untuk menarik investasi.
"Maka pemerintah daerah juga sebagai penggerak mobilisasi pendanaan inovatif. Pemerintah daerah perlu mengembangkan proyek-proyek hijau yang siap ditawarkan kepada investor," tutur Hanif.
Mantan Menteri Lingkungan Hidup itu menilai keseriusan pembangunan berbasis aksi iklim di tingkat daerah dapat dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Termasuk dengan menganggarkan program-program keberlanjutan lingkungan melalui APBD.
"Pemerintah daerah justru memiliki peranan yang sangat penting karena pelaksanaan program pembangunan, pengelolaan sumber daya alam dan realisasi investasi berada dan berlangsung di wilayah kita masing-masing," imbuhnya.
Diketahui, Pekan Iklim Bali akan berlangsung hingga Sabtu (17/10/2026). Pertemuan ini menghadirkan beragam diskusi dan inovasi mengenai penurunan emisi karbon di Bali.
