.webp)
Badan Gizi Nasional (BGN) menghentikan penyaluran Makan Bergizi Gratis (MBG) kepada 1.653 sekolah. Keputusan tersebut diambil berdasarkan pemutakhiran data sasaran penerima manfaat yang dilakukan BGN.
Dilansir dari detikFinance, Kepala BGN Sudaryono menjelaskan sekolah yang dicoret sebagai penerima MBG didominasi oleh sekolah swasta berstandar internasional. Menurutnya, kebijakan serupa juga menyasar sekolah yang menjalin kerja sama dengan lembaga nasional maupun internasional.
BGN juga mempertimbangkan kondisi finansial sekolah dalam menentukan penerima MBG. Adapun, sekolah yang dianggap mampu membiayai operasionalnya secara mandiri dan tidak bergantung pada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dikeluarkan dari daftar penerima MBG.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau Dana BOS," ujar Sudaryono dalam keterangan tertulis, Jumat (11/9/2026).
Diketahui, BGN melakukan pemutakhiran sasaran penerima manfaat MBG melalui kerja sama dengan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta Kementerian Agama. Hal itu dilakukan untuk memperoleh data satuan pendidikan secara lebih menyeluruh.
Pendataan tersebut mencakup lebih dari 580 ribu satuan pendidikan di Indonesia. Terdiri atas sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, dan satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 340 ribu satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara itu, sekitar 240 ribu satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program MBG dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.
"Lebih dari 340.000 sekolah telah mendapatkan atau dilayani program MBG di sekolahnya artinya masih ada sekitar 240.000 sekolah yang belum menerima program MBG ," jelas Sudaryono.
BGN, dia berujar, akan mengalihkan jatah MBG dari ribuan sekolah yang dicoret tadi untuk perluasan layanan yang dilakukan secara bertahap. Penyaluran MBG selanjutnya dilakukan berdasarkan prioritas wilayah dan hasil pemetaan satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG.
"Prioritas kami tentu saja adalah sekolah-sekolah atau satuan pendidikan yang berada di wilayah 3T, terdepan, terluar, dan tertinggal, serta wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan tinggi sekali," ujar Sudaryono.
Sudaryono mencontohkan Maluku dan Papua sebagai wilayah yang menjadi perhatian dalam perluasan layanan MBG. Berdasarkan pendataan BGN, masih terdapat sekitar 15 ribu satuan pendidikan di kedua wilayah tersebut yang belum terlayani program MBG.
"Tentu saja wilayah-wilayah seperti di Maluku dan Papua ini menjadi prioritas, ditambah dengan wilayah-wilayah lain yang angka stunting-nya tinggi dan wilayah-wilayah 3T lainnya yang tersebar di seluruh Indonesia," pungkasnya.
Artikel ini telah tayang di detikFinance. Baca selengkapnya di sini!
(iws/iws)
