Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kebijakan Work from Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selama satu hari dalam sepekan. Kebijakan yang mulai berlaku pada Agustus ini diyakini dapat mempercepat transformasi birokrasi menuju sistem pemerintahan yang lebih modern dan efisien.
Dilansir detikFinance, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom), Muhammad Qodari, mengatakan perpanjangan WFH merupakan bagian dari upaya pemerintah memperkuat digitalisasi birokrasi. Menurutnya, pola kerja yang lebih fleksibel diharapkan mampu meningkatkan efektivitas organisasi sekaligus menyesuaikan diri dengan perkembangan kebutuhan pelayanan publik.
"Melalui pendekatan yang adaptif dan berbasis evaluasi, pemerintah optimistis budaya kerja baru ini akan menghasilkan birokrasi yang lebih modern, lincah, efisien," ujar Qodari dalam keterangan tertulis, Senin (3/8./2026).
WFH ASN Diperpanjang
Perpanjangan kebijakan WFH ini mulai berlaku pada Agustus. Sebelumnya, kebijakan WFH bagi ASN ini telah diberlakukan sejak 1 April dengan harapan dapat mendorong transformasi budaya kerja dan mendukung upaya penghematan energi.
Qodari menjelaskan, keputusan perpanjangan WFH didasarkan pada hasil evaluasi selama dua bulan terakhir. Menurutnya, pemerintah melihat dampak positif dari kebijakan tersebut.
Sejak awal, kata Qodari, kebijakan tersebut bukan sekadar mengubah lokasi bekerja tetapi membangun budaya kerja yang lebih adaptif dan tetap berorientasi pada hasil. Orientasi pada hasil tersebut tercermin dari penilaian kapabilitas kelembagaan pada instansi pemerintah, sedangkan kinerja pegawai ASN diukur melalui Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
Selain itu, kebijakan ini juga mempercepat digitalisasi birokrasi sehingga pelayanan publik dapat berlangsung lebih efisien dan efektif tanpa mengurangi kualitas. Qodari menilai, kebijakan ini menjadi bagian penting dari upaya reformasi birokrasi dan upaya pemerintah untuk melakukan penghematan energi.
"Keputusan tersebut diambil karena kebijakan ini merupakan bagian penting dari pelaksanaan reformasi birokrasi agar tata kelola pemerintahan semakin dinamis dan mampu menjawab kebutuhan perubahan yang terjadi sangat cepat di lingkungan strategis nasional, regional dan global," jelas dia.
Pelayanan Publik
Kendati demikian, ia menegaskan kebijakan tersebut tidak mengurangi komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Qodari mengatakan, unit-unit yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, seperti Mal Pelayanan Publik, layanan kesehatan, pendidikan, kependudukan, dan perizinan, tetap beroperasi secara penuh setiap hari kerja.
Kemudian untuk mendukung Gerakan Budaya Kerja Baru, pemerintah juga berkomitmen mengendalikan perjalanan dinas secara lebih selektif dan meningkatkan penggunaan transportasi umum sebagai pilihan yang lebih hemat, ramah lingkungan, dan bertanggung jawab dalam penggunaan anggaran negara.
"Karena itu, pemerintah akan terus memantau pelaksanaan Gerakan Budaya Kerja Baru secara berkala berdasarkan indikator kinerja, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas organisasi," pungkasnya.
Baca selengkapnya di detikFinance
Simak Video "Video Mendagri Tegaskan Daerah Harus Terapkan WFH"
(nor/nor)