.webp)
Rapat paripurna dengan agenda keputusan pertanggungjawaban APBD Gianyar tahun anggaran 2025 digelar. Dalam rapat itu, Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra bicara soal tata kelola keuangan daerah.
"Merupakan tanggung jawab pemerintah daerah Gianyar kepada masyarakat atas pengelolaan keuangan daerah selama tahun anggaran 2025," kata Mahayastra saat rapat paripurna di kantor DPRD Gianyar, Selasa (14/7/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Mahayastra mengatakan dalam rapat paripurna itu, pertanggungjawaban APBD 2025 sudah disetujui semua anggota DPRD Gianyar. Semua kritik dan masukan dari anggota dewan akan dieksekusi.
Selanjutnya, akan ditetapkan jadi peraturan daerah. Peraturan itu diharapkan akan semakin meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah, meningkatkan kualitas pembangunan, meningkatkan pertumbuhan kesejahteraan masyarakat Gianyar.
"Khususnya, dalam aspek perencanaan, pengendalian, pengawasan, dan pengelolaan keuangan daerah," kata Mahayastra.
Mahayastra mengatakan tantangan pembangunan ke depan akan semakin kompleks. Karenanya, sinergi pemerintah daerah dengan DPRD harus terus diperkuat.
Hal itu supaya setiap kebijakan pembangunan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat. Juga memperkuat daya saing daerah, menjaga keberlanjutan pembangunan, serta mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Gianyar yang maju, berdaya saing, dan berlandaskan nilai-nilai budaya Bali.
"Kami meyakini bahwa dengan semangat kebersamaan, komunikasi yang harmonis, serta komitmen yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, berbagai program pembangunan dapat terlaksana secara optimal dan memberikan hasil yang semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Kabupaten Gianyar," katanya.
Wakil Ketua DPRD Gianyar Tjokorda Gde Asmara Putra Sukawati mengatakan laporan pertanggungjawaban APBD Gianuar 2025 telah melalui proses pembahasan DPRD dan Pemkab Gianyar. Pembahasan dilakukan secara cermat, transparan, serta berlandaskan prinsip akuntabilitas dan efektivitas.
"Kami menyetujui Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gianyar Tahun Anggaran 2025 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar," kata Sukawati.
Sukawati mengatakan pertimbangan dan pandangan umum para fraksi perlu diperhatikan oleh seluruh jajaran organisasi perangkat daerah di Gianyar. Hal itu demi perbaikan pemerintahan di Gianyar.
"Merupakan lampiran dan bagian yang tidak terpisahkan dari pendapat akhir lembaga DPRD Kabupaten Gianyar," katanya.
