.webp)
Mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus kembali mendatangi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Buleleng, Jumat (3/7/2026). Mereka sebelumnya telah berdemonstrasi di DPRD Buleleng pada Senin (29/6/2026).
Pada demonstrasi kali ini, mahasiswa menyoroti persoalan jalan rusak, kualitas pendidikan hingga meminta transparansi anggaran penataan kawasan Titik Nol Singaraja.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketua Umum Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Singaraja, Fauzi Hariri, mengatakan audiensi tersebut merupakan tindak lanjut dari demonstrasi sebelumnya. Kedatangan mereka kali ini sekaligus memastikan DPRD Buleleng mengawal berbagai persoalan yang menjadi keluhan masyarakat.
Fauzi mengapresiasi Ketua DPRD Buleleng bersedia menerima aspirasi mahasiswa. Meski begitu, ia menilai masih banyak persoalan mendasar di Buleleng yang belum mendapat penanganan maksimal.
Menurut Fauzi, Singaraja sebagai Kota Pendidikan seharusnya didukung infrastruktur yang memadai. Namun, kerusakan jalan di sejumlah titik serta fasilitas publik yang belum layak masih menjadi keluhan warga.
"Kami berharap DPRD membuka ruang diskusi yang lebih intensif mengenai berbagai persoalan infrastruktur di Kabupaten Buleleng," ujar Fauzi, Jumat (3/7/2026)
Selain infrastruktur, mahasiswa juga menyoroti penggunaan anggaran penataan kawasan Titik Nol Singaraja. Mereka meminta pemerintah daerah membuka informasi seluas-luasnya kepada publik terkait perencanaan maupun penggunaan anggaran proyek tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat.
Cipayung Plus juga mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buleleng menggandeng perguruan tinggi, seperti Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) dan Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri (STAHN) Mpu Kuturan Singaraja, dalam menyusun program pendampingan bagi siswa yang masih mengalami kesulitan membaca dan menulis.
Fauzi menegaskan persoalan pendidikan dan infrastruktur harus menjadi prioritas pemerintah daerah. Ia juga mempertanyakan tindak lanjut atas berbagai rekomendasi yang telah disampaikan mahasiswa dalam aksi-aksi sebelumnya.
"Kalau memang persoalannya keterbatasan anggaran, sampaikan secara terbuka kepada masyarakat agar publik memahami kondisi keuangan daerah. DPRD juga harus menjalankan fungsi pengawasan secara optimal," tegas Fauzi.
Ketua DPRD Buleleng, Ketut Ngurah Arya, mengakui persoalan pendidikan dan infrastruktur masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah daerah. Ia menjelaskan APBD Buleleng saat ini mencapai sekitar Rp 2,8 triliun. Sekitar Rp 27,2 miliar di antaranya dialokasikan untuk pembayaran gaji guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Arya mengungkapkan pemerintah juga masih menghadapi persoalan siswa yang belum memiliki kemampuan membaca dan menulis secara optimal. Di sisi lain, masih banyak gedung sekolah yang memerlukan rehabilitasi, tetapi pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme dan kewenangan pemerintah pusat.
"Pemerintah Kabupaten Buleleng telah mengusulkan kebutuhan tersebut kepada pemerintah pusat meskipun belum seluruh usulan dapat dipenuhi," jelas Arya.
Terkait penataan kawasan Titik Nol Singaraja, Arya memastikan proyek tersebut akan terus dikawal bersama pemerintah daerah agar berjalan sesuai perencanaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Baca juga: 5 Tempat Makan Harga Mahasiswa di Singaraja |
Sementara itu, untuk pembangunan infrastruktur jalan, Arya mengatakan perbaikan dilakukan secara bertahap menyesuaikan kemampuan APBD Pemkab Buleleng dan skala prioritas. Pada APBD 2026, Pemkab Buleleng telah mengalokasikan sekitar Rp 68 miliar untuk pembangunan infrastruktur di berbagai wilayah.
Arya memastikan seluruh aspirasi yang disampaikan Cipayung Plus akan menjadi bahan pembahasan dan pengawasan DPRD Buleleng terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
(iws/iws)
