.webp)
Wakil Bupati (Wabup) Bangli I Wayan Diar menyoroti fenomena anak putus sekolah di daerah tersebut. Diar menyebut fenomena anak putus sekolah rawan terjadi wilayah pegunungan seperti di Kecamatan Kintamani dan Tembuku.
Hal itu diungkapkan Diar seusai upacara bendera memperingati Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2026 di kantornya. Menurut Diar, potensi anak putus sekolah di wilayah Kintamani dan Tembuku salah satunya dipengaruhi oleh kondisi geografis wilayah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Karena memang daerah pegunungan. Kendalanya, akses (ke lokasi sekolah) yang jauh," kata Diar, Sabtu (2/5/2026).
Diar menilai kondisi geografis di dua kecamatan itu membuat beberapa lulusan SD enggan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Musababnya, lokasi SMP di kecamatan itu cukup jauh. Para siswa juga harus naik turun bukit dan hanya dapat diakses dengan kendaraan pribadi.
Di sisi lain, Diar menyebut sejumlah orang tua di dua kecamatan itu juga belum memahami pentingnya menyekolahkan anak-anak mereka. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangli, dia berujar, sudah menjalankan sejumlah program untuk mendorong para orang tua agar menyekolahkan anaknya.
"Ini yang jadi tugas Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora Bangli) kami, melalui para guru. Salah satunya juga program orang tua asuh sudah ada," imbuh Diar.
Sekretaris Disdikpora Bangli Ketut Darmaja mengatakan upaya preventif untuk mencegah anak putus sekolah sudah dilakukan. Salah satunya dengan sekolah satu atap (Satap).
"Selain pendekatan (ke orang tua siswa), sekarang sudah ada Satap," kata Darmaja.
Darmaja menerangkan kini terdapat sebanyak tujuh SMP dan enam Satap di Kintamani. Lulusan SD yang melanjutkan ke jenjang SMP tidak perlu lagi berangkat ke lokasi sekolah baru karena sudah bisa belajar di Satap.
Menurut Darmaja, beberapa Satap mengatur jam masuk sekolah bergantian antara siswa SD dan SMP. Ada juga bangunan Satap yang memiliki ruang kelas lebih, sehingga dapat ditempati siswa SMP dan siswa SD.
"Saat pagi dan siang ruang kelasnya dipakai siswa SD. Sisa ruang kelas di sebelahnya, dipakai siswa SMP," imbuh Darmaja.
Darmaja menilai membangun sekolah baru kurang efektif karena jumlah lulusan SMP di kecamatan itu tergolong sedikit. "Kalau mendirikan SMP baru, siswanya kurang dari 32 anak. Belum lagi gurunya juga perlu banyak. Itu kendala," pungkasnya.
(iws/iws)
