Round Up

RSUD Tabanan Kehabisan Obat Bikin Bupati Geram

Tim detikBali - detikBali
Kamis, 12 Mar 2026 09:05 WIB
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan. (Foto: Ahmad Firizqi Irwan/detikBali)
Tabanan -

Isu habisnya obat-obatan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tabanan memicu kegaduhan setelah beredar voice note seorang dokter senior yang mengeluhkan stok obat di rumah sakit tersebut telah habis. Informasi itu dengan cepat menyebar di media sosial dan memicu kekhawatiran masyarakat.

Direksi RSUD Tabanan kemudian buka suara dan memastikan stok obat di rumah sakit tersebut masih tersedia.

"Agar tidak ada isu liar di masyarakat, kami tegaskan obat yang habis yang dimaksudkan dalam voice note itu adalah obat yang sifatnya suplemen, bukan obat yang emergensi. Sementara obat yang lain khususnya emergensi atau penunjang kesehatan pasien masih tersedia," ujar Direktur RSUD Tabanan I Gede Sudiarta saat diwawancarai, Selasa (10/3/2026).

Klaim BPJS Tersendat

Sudiarta menjelaskan keterbatasan pasokan obat terjadi karena proses klaim BPJS yang belum tuntas secara administrasi. Dana klaim BPJS tersebut biasanya digunakan rumah sakit untuk operasional, termasuk pembelian obat dan pembayaran jasa pelayanan.

"Jadi klaim BPJS tidak bisa dilakukan karena peralihan sistem dari manual ke digital dan memerlukan waktu yang cukup lama. Sementara di RSUD Tabanan meng-cover 95 persen pasien pengguna BPJS," ujar Sudiarta.

Direksi juga membeberkan utang obat-obatan yang terakumulasi hingga 31 Desember 2025 mencapai lebih dari Rp 36 miliar sejak penerapan BPJS. Rinciannya, utang obat sebesar Rp 19 miliar lebih dan bahan medis habis pakai (BMHP) sebesar Rp 16 miliar lebih.

Sementara persediaan hingga Desember 2025 untuk obat tercatat sebesar Rp 8 miliar lebih, sedangkan BMHP sebesar Rp 895 juta.

Wakil Direktur Operasional RSUD Tabanan, Ni Wayan Primayani, menambahkan peralihan sistem klaim dari manual ke digital membuat sejumlah berkas klaim harus dilengkapi kembali.

"Saat ini ada sekitar 8 ribu - 9 ribu berkas klaim yang masih harus dilengkapi datanya dari manual ke digital. Sehingga banyak tertunda untuk lengkapi berkas klaim. Rata-rata klaim setiap bulan yakni Rp 7 miliar," ujar Primayani.

Ia mengibaratkan ketika klaim tidak cair, maka dana belanja tidak tersedia sehingga anggaran untuk pembelian obat, termasuk pembayaran jasa pelayanan, menjadi kosong.

"Kami upayakan siasati dengan membeli obat yang kualitasnya sedikit di bawah yang biasanya kami sediakan. Yang terpenting adalah pelayanan yang wajib kepada masyarakat," pungkasnya.

Simak Video "Video: Ini yang Perlu Dibawa Ortu saat Ajak Anak Mudik Lebaran"


(dpw/dpw)
Berita Terkait
Berita detikcom Lainnya
Berita Terpopuler

Video

Foto

detikNetwork