.webp)
Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung pada 2026 telah disepakati bersama antara pimpinan DPRD dan Pemkab Badung, Senin (24/11/2025). Total APBD yang disahkan dalam sidang paripurna tersebut mencapai lebih dari Rp 12,1 triliun.
Besaran ini mengalami perubahan mendasar dari rancangan awal sebesar Rp 13 triliun. Meski demikian, dari hasil koreksi pemerintah daerah dan pembahasan DPRD Badung, pendapatan daerah tahun depan dirancang Rp 12,3 triliun dengan rincian PAD Rp 11,5 triliun.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Artinya dari rancangan yang kami sampaikan di awal ada satu perubahan yang cukup mendasar. Dari Rp 13 menjadi Rp 12 triliun," ujar Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa, usai rapat paripurna bersama DPRD Badung.
Menurut Adi, APBD sebesar Rp 12,1 triliun ini didongkrak oleh penerimaan dari pembiayaan berupa pinjaman, yang mencapai lebih dari Rp 1,5 triliun. Dana pinjaman ini dialokasikan khusus untuk program pembangunan infrastruktur jalan di Badung.
"Itu pun Rp 12 (triliun) itu didongkrak oleh skema penerimaan dari pinjaman. Penerimaan dari pembiayaan, berupa pinjaman sebesar Rp 1,5 triliun lebih. Itu digunakan untuk pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana yang menjadi program kami," jelas Adi Arnawa.
Pembangunan infrastruktur jalan ini merupakan kelanjutan dari program sebelumnya, termasuk eksekusi pembebasan lahan yang sudah dilakukan pada tahun 2025. Proyek yang akan dilanjutkan adalah konstruksi untuk tiga ruas jalan utama di Bali selatan.
"Lanjutan daripada program yang mana di 2025 ini, di (tahun anggaran) perubahan kami melakukan eksekusi terhadap pembebasan lahan, dan itu akan dilanjutkan lagi dengan penambahan eksekusi juga termasuk konstruksi terhadap tiga ruas jalan sebagaimana yang sering saya sampaikan," terang Adi Arnawa.
Ruas jalan yang dimaksud adalah lingkar barat dari Uluwatu menuju Nusa Dua dan Jimbaran untuk memecah kebuntuan di seputar GWK, serta jalan untuk mengatasi kemacetan di area wisata populer Kuta Utara. Jalan tersebut dimulai dari Berawa menuju Umalas, lanjut Kedampang, dan terus menuju ke Teuku Umar Barat.
Secara struktur, lanjut Adi, pendapatan Badung murni tanpa pinjaman PT SMI, berada di angka sekitar Rp 10,3 triliun lebih, sehingga penurunan anggaran terlihat sekitar Rp 2 triliun lebih. Pendapatan ini bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 9,5 triliun dan dana transfer pusat sekitar Rp 802 miliar lebih.
"Dan kalau kita lihat dari struktur APBD kami rancangan APBD yang telah disepakati tadi, kelihatannya bahwa untuk pendapatan yang sekarang berjumlah sekitar Rp 10,3 triliun lebih, Rp 10,3 triliun lebih," kata mantan Sekda Badung itu.
Pemerintah Badung optimistis dengan penetapan APBD 2026 ini, mereka dapat segera bergerak cepat, terutama dalam mempersiapkan pembangunan infrastruktur. Pembangunan ini diharapkan mampu menjadi pendorong utama roda perekonomian di wilayah Badung.
"Mudah-mudahan dengan ketetapan sekarang, kesepakatan tadi, kita akan cepat bergerak untuk 2026. Kita juga sudah dari sekarang sudah persiapkan terutama terkait dengan pembangunan-pembangunan infrastruktur yang memang harapan kita untuk mampu nanti akan mendongkrak roda pertumbuhan ekonomi yang ada di Badung," pungkasnya.
Dari sisi legislatif, disepakati pula empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) lainnya selain APBD 2026 tersebut. Anggota dewan mengapresiasi langkah Bupati dan jajarannya, meskipun ada koreksi yang membuat APBD 2026 turun Rp 1 triliun menjadi sekitar Rp 12,1 triliun.
"Ya, kami apresiasi langkah-langkah yang dilakukan oleh Bapak Bupati dengan jajarannya. Sehingga APBD kita sekarang ditetapkan sekitar 12,1 triliun," ujar Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti.
Anom menegaskan koreksi ini dilakukan agar target penganggaran yang disepakati bisa lebih realistis, meskipun diawali dengan usulan dari fraksi-fraksi dewan. Langkah ini dinilai positif agar tidak berimplikasi negatif pada program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah.
"Walaupun ada koreksi dari Bupati dan seluruh jajarannya, ya seperti yang sudah disampaikan melalui pandangan umum fraksi-fraksi bahwa sebisa mungkin APBD tahun 2026 ini realistis," tambahnya.
(hsa/hsa)
