.webp)
Kawasan Renon, Denpasar, Bali, akan dibangun rumah susun (rusun) elite untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Hal itu disampaikan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait (Ara) saat mengunjungi rusun Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Denpasar, Senin (24/11/2025).
Ara melihat di kawasan rusun Kemenkeu masih ada lahan yang kosong untuk dibangun satu gedung lagi. Ia sudah meminta jajarannya agar segera menyiapkan proposal untuk diajukan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.
"Tapi jangan lagi buat ASN, tapi buat MBR, buat masyarakat. Ini kan daerah elit, buat lah sekali-sekali rakyat ada di daerah elit. Wong cilik itu kan kita kasih tempat yang elit supaya kita urus," ucap Ara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menuturkan belum ada rumah elit untuk rakyat di kawasan Renon. Ia juga telah menggambarkan rusun tersebut harus bagus seperti rusun milik Kemenkeu.
"Supaya rakyat bisa merasakan ada gunanya negara ini, jangan cuma dipidatoin aja," tegas dia.
Ara juga menyampaikan Kementerian PKP memiliki anggaran untuk pembangunan rusun, apalagi untuk MBR. Ia juga telah menyiapkan skema dan kriteria bagi masyarakat yang berhak menghuni rusun tersebut.
"Cari nanti penghuninya yang MBR tapi yang kerja dekat sini, supaya nggak usah pakai mobil atau motor, jalan aja. Jadi untuk menghindari kemacetan konsepnya membuat mereka tinggal dekat dengan pekerjaan, jadi rumah dan pekerjaan dekat," jelasnya.
Menurutnya, langkah ini juga menjadi upaya dalam mengatasi kemacetan, polusi, dan biaya hidup tinggi di Denpasar. Sehingga, aspek kemasnusiaan dan keberpihakan kepada rakyat kecil juga ada yang diberikan oleh negara.
Ara menyebut rakyat Indonesia yang memiliki rumah tidak layak huni sebanyak 26,9 juta. Kementerian PKP tahun 2025 memiliki anggaran untuk renovasi rumah hanya 45.000 rumah saja.
"Tahun depan presiden naikkan jadi 400.000, naik kurang lebih delapan kali lipat," sambung Ara.
Rusun untuk MBR itu nantinya akan diserahkan oleh Pemerintah Kota Denpasar. Nantinya akan dibahas lebih lanjut jika pembangunan rusun telah rampung.
"Nanti kami bahas sama-sama aturannya bagaimana. Karena ini tanah departemen keuangan, bisa nggak digunakan untuk rakyat kan semua rakyat, PNS juga rakyat," terang Ara.
Sebagai informasi, Ara mengunjungi rusun ASN Kemenkeu yang berada di Renon, Denpasar. Ia berkeliling untuk melihat fasilitas-fasilitas yang berada di dalam rusun tersebut.
Dia juga sempat berbincang kepada penghuni rusun dan mendengarkan keluhan-keluhan apa saja yang dirasakan oleh penghuni selama tinggal di sana.
"Ada kekurangan-kekurangan minor tapi yang penting kontraktornya tanggung jawab, it's good," ungkap dia.
Rusun Solusi Macet di Denpasar
Ara menyarankan pembangunan rusun sebagai solusi kemacetan dan keterbatasan lahan di Bali.
"Saya lihat Denpasar sudah sangat macet. Jadi bagaimana sebenarnya rumah-rumah di kota itu kalau bisa dibuat rumah susun. Sehingga keluarga yang bekerja dan rumahnya di situ tidak terlalu jauh. Itu yang kita mau lakukan," ujarnya dalam acara Percepatan Penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) Melawan Rentenir di Aula Universitas Udayana, Senin.
Selain itu, ia menekankan pentingnya memiliki tempat tinggal yang berada di dekat tempat kerja untuk mengurangi kemacetan di Bali. "Rumah itu dan tempat kerja itu jangan jauh. Jadi kalau perlu orang sementara aja naik motor atau jalan. Jadi konsepnya harus begitu, untuk menghindari kemacetan," tandas dia.
(nor/nor)
