Koster Geram, Lift Kaca Pantai Kelingking Harus Dibongkar

Gubernur Bali Wayan Koster menginstruksikan pembongkaran proyek lift kaca di Pantai Kelingking, Nusa Penida, Klungkung. Investor diberi tenggat enam bulan untuk membongkar seluruh bangunan proyek senilai Rp 200 miliar itu.

"Memerintahkan kepada PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Developmemt Group (PT Bina Nusa Property) untuk menghentikan seluruh pembangunan lift kaca," kata Koster saat konferensi pers di Rumah Jabatan Gubernur Bali, Denpasar, Minggu (23/11/2025).

"Melakukan pembongkaran secara mandiri dalam waktu paling lama enam bulan," imbuhnya.

Instruksi Pembongkaran dan Sanksi

Pemprov Bali akan melayangkan tiga kali surat peringatan untuk memastikan investor membongkar lift kaca tersebut. Jika tenggat terlewati, pembongkaran akan diambil alih Pemprov Bali bersama Pemkab Klungkung.

Koster juga mewajibkan pengembang melakukan pemulihan fungsi dan kondisi tata ruang usai pembongkaran. Tenggat pemulihan ditetapkan tiga bulan setelah bangunan diratakan.

"Akan ada surat peringatan, satu, dua, tiga. Kalau sampai nggak (dibongkar) akan diambil tindakan," ujar Koster.

Respons Pemkab Klungkung

Bupati Klungkung I Made Satria enggan mengomentari keputusan penghentian proyek. Ia menegaskan akan memperketat proses perizinan investasi.

"Saya tidak berkomentar karena itu kewenangan Pemerintah Provinsi Bali. Tapi, kami akan melakukan pengawasan melekat," kata Satria.

Proyek yang Viral dan Dihentikan Satpol PP

Proyek lift kaca di Pantai Kelingking sebelumnya viral karena dinilai merusak keindahan kawasan wisata. Tak lama setelah itu, Satpol PP Bali menutup sementara proyek lift setinggi 182 meter tersebut.

Pansus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Bali telah menyerahkan rekomendasi terkait proyek ini kepada Gubernur Koster, termasuk rekomendasi untuk wahana bungee jumping di Nusa Penida.

Penegasan Soal Investasi di Bali

Koster kembali menegaskan pembatalan proyek lift kaca di Pantai Kelingking dan meminta investor membongkar seluruh bangunan dalam waktu enam bulan.

Ia menyampaikan investasi di Bali wajib menaati aturan dan tidak boleh merusak alam. "Kegiatan investasi mendatang hendaknya didasari atas niat baik. Mencintai Bali, menjaga Bali, dan bertanggung jawab terhadap keberlangsungan alam, manusia, dan kebudayaan secara bijak," ujarnya.

Tindakan tegas ini, kata Koster, untuk mencegah pelanggaran aturan tata ruang di lokasi lain. "Ini sebagai penegasan agar mendatang tidak terjadi lagi pelbagai bentuk pelanggaran oleh para pemangku kepentingan," ucapnya.

Rekomendasi Pansus TRAP

Instruksi pembongkaran juga didasarkan pada rekomendasi Pansus TRAP DPRD Bali. Pansus ini sebelumnya mengecek lokasi dan menyetop sementara pembangunan proyek lift kaca tersebut.

Pelanggaran dalam Proyek Lift Kaca

Koster menyebut investor melakukan lima jenis pelanggaran sehingga proyek harus dibongkar.

"Memerintahkan kepada PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Developmemt Group (PT Bina Nusa Property) untuk menghentikan seluruh pembangunan lift kaca," kata Koster.

Salah satu pelanggaran terkait tata ruang sebagaimana diatur Perda Bali Nomor 3 Tahun 2020. Proyek juga dinilai tidak mengantongi rekomendasi Gubernur dan izin pemanfaatan ruang laut (KKPRL) dari Kementerian KKP.

"(Investor) hanya memiliki rekomendasi UKL-UPL yang diterbitkan Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Kabupaten Klungkung," ujar Koster.

Investor disebut melanggar konsep wisata budaya karena proyek dianggap merusak orisinalitas kawasan Pantai Kelingking. "Mengubah orisinalitas daerah tujuan wisata. (Pelanggaran) yang ini sanksinya pidana," tambahnya.

Koster menegaskan pembongkaran harus dilakukan dalam enam bulan dan seluruh biaya ditanggung investor. "Segala biaya yang timbul atas pembongkaran lift kaca menjadi tanggung jawab sepenuhnya," ujarnya.

Pemprov Bali akan melayangkan tiga kali surat peringatan. Jika tetap tidak dibongkar, pemerintah akan mengambil alih. "Ini adalah keputusan Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten Klungkung," kata Koster.

5 Jenis Pelanggaran

Lima pelanggaran berat dalam proyek lift kaca di Pantai Kelingking:

1. Pelanggaran tata ruang dalam Perda Bali Nomor 3 Tahun 2020. Pembangunan berada di kawasan sempadan jurang tanpa rekomendasi Gubernur dan tanpa KKPRL dari KKP. Sebagian bangunan berada di perairan pesisir tanpa izin pemanfaatan ruang laut.
2. Pelanggaran lingkungan hidup dalam PP Nomor 5 Tahun 2021. Investor tak memiliki izin kegiatan PMA, hanya rekomendasi UKL-UPL dari DLHP Klungkung.
3. Pelanggaran perizinan terkait ketidaksesuaian rencana tata ruang dengan KPPR. Izin bangunan yang dikantongi hanya untuk loket tiket, tidak mencakup jembatan penghubung atau lift kaca.
4. Pelanggaran tata ruang laut dalam UU Nomor 27 Tahun 2007. Fondasi beton dibangun di zona perikanan tradisional yang tidak boleh digunakan untuk bangunan wisata.
5. Pelanggaran wisata budaya dalam Perda Bali Nomor 5 Tahun 2020. Proyek dinilai mengubah orisinalitas kawasan wisata.

Respons Pemkab Klungkung

Wakil Bupati Klungkung Tjokorda Gde Surya Putra meminta investor menaati aturan setelah proyek dihentikan. Ia menegaskan Pemkab membuka ruang investasi tetapi semua harus sesuai hukum.

"Berkaca dari pengalaman ini, kami mengimbau kepada seluruh investor... ketika berinvestasi agar melengkapi dahulu perizinannya," ujarnya.

Tjok Surya menyatakan simpati atas kerugian berbagai pihak dan akan berkoordinasi dengan OPD terkait. Ia juga meminta perangkat desa memperkuat pengawasan agar pelanggaran serupa tidak terulang.

"Kami juga mendorong jajaran pemerintah di tingkat desa agar jeli dan sering turun ke lapangan... Lebih baik mencegah daripada menyebabkan kerugian bagi para pihak," katanya.

Diberitakan sebelumnya, Koster telah menghentikan seluruh pembangunan lift kaca di Pantai Kelingking. "Memerintahkan kepada PT Indonesia Kaishi Tourism Property Investment Development Group (PT Bina Nusa Property) untuk menghentikan seluruh pembangunan lift kaca," kata Koster.