Panitia Khusus Penegakan Perda Tata Ruang, Perizinan, dan Aset Daerah (Pansus TRAP) DPRD Bali memberikan tenggat waktu dua pekan bagi manajemen Samabe Bali Suites & Villas untuk melengkapi administrasi perizinan. Pansus TRAP sebelumnya menutup sebagian operasional Samabe Bali lantaran dinilai melakukan pelanggaran tata ruang hingga perizinan.
Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali Dewa Nyoman Rai menjelaskan pengelola Samabe Bali baru memenuhi sekitar empat dari delapan perizinan yang diharuskan. Hal itu dia sampaikan saat memanggil pengelola Samabe Bali dalam rapat dengar pendapat Pansus TRAP di kantor DPRD Bali, Denpasar, Senin (10/11/2025).
"Banyak hal (yang dilanggar Samabe Bali), termasuk dari Amdal, itu nggak punya mereka. Mereka hanya mengeluarkan UKL-UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan)," ujar Rai.
Dewan juga menyoroti pemanfaatan gua yang dijadikan restoran oleh Samabe Bali yang berlokasi di Jalan Raya Nusa Dua, Kuta Selatan, Badung. Rai menyebut restoran dalam gua itu belum memiliki izin sesuai ketentuan tata ruang dan keselamatan manusia.
"Tolong dilengkapi (administrasi perizinan) selama dua minggu atau tanggal 24 November. Kami cek masih ada (perizinan yang kurang), itu sudah lampu kuning, hati-hati," imbuh politikus PDIP itu.
Rai mendorong agar dinas terkait dapat berkolaborasi dalam proses pemberian izin pembangunan dan sosialisasi tentang Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (OSS). Dengan begitu, dia berujar, pelanggaran tata ruang bisa ditekan.
"Ke depannya biar tidak ada pelanggaran semacam itu lagi. Saya berharap antardinas terkait harus menyatu padu berkolaborasi," pungkasnya.
Simak Video "Video DPRD Bali Sidak Kawasan Tahura: Ada Pabrik Beton-Rumah Warga"
(iws/hsa)