Pemprov Bali dan BMKG Petakan Langkah Mitigasi Bencana Musim Hujan

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bali dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mulai memetakan langkah mitigasi bencana saat musim hujan. Pemetaan langkah mitigasi itu dibahas Gubernur Bali, Wayan Koster, saat menerima kunjungan Kepala BMKG, Dwikorita Karnawati, di rumah jabatannya, Jaya Sabha, Denpasar, Rabu (8/10/2025).

Rita dalam pertemuan dengan Koster mengungkapkan BMKG memprediksi Bali akan memasuki puncak musim hujan pada Januari-Februari 2026. Curah hujan pada musim puncak berpotensi memicu bencana hidrometeorologi, seperti banjir, banjir bandang, dan tanah longsor.

"Penting dilakukan pemetaan wilayah rawan banjir bandang, pemeriksaan dini aliran sungai di kawasan perbukitan, serta penataan kembali badan sungai yang mengalami pendangkalan atau penyempitan," kata Rita melalui keterangan resmi yang diterima detikBali, Kamis (9/10/2025).

Rita meminta kepada Koster agar penggalian di lereng perbukitan dihentikan, terutama di daerah yang memiliki potensi longsor tinggi. Penghentian penggalian dilakukan untuk mencegah risiko bencana yang lebih besar.

Sementara itu, Koster menginstruksikan jajaran untuk segera melakukan pemetaan daerah rawan bencana di Bali, terutama banjir dan longsor. Langkah mitigasi juga dilakukan, seperti evaluasi menyeluruh daerah aliran sungai (DAS) dari hulu hingga hilir.

"Langkah-langkah ini meliputi normalisasi sungai, penanaman kembali kawasan gundul, audit terhadap empat DAS besar, yaitu (Tukad) Ayung, (Tukad) Badung, (Tukad) Mati, dan (Tukad) Unda, serta penertiban bangunan yang melanggar tata ruang di bantaran sungai," jelas Koster.

Koster mengungkapkan, dengan adanya peta risiko dan kerentanan bencana, pemerintah dapat lebih cepat untuk mengambil keputusan mitigasi.

"Dengan kerja sama yang erat antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat, saya yakin Bali dapat menjadi provinsi yang tangguh terhadap risiko bencana serta mampu menjaga harmoni antara manusia dan alam," jelas Koster.