BKKBN Ungkap 18 dari 1.000 Remaja Perempuan di Indonesia Melahirkan

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengungkap sebanyak 18 dari 1.000 perempuan usia 15-19 tahun melahirkan sepanjang tahun 2024. Angka kelahiran menurut umur atau age specific fertility rate (ASFR) ini disebut lebih rendah dibandingkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2023 yang mencatat kelahiran remaja di angka 19,7 per 1.000 perempuan.

"Angka kelahiran remaja di Indonesia masih di kisaran 18 per 1.000 wanita," ujar Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kemendukbangga/BKKBN, Bonivasius Prasetya Icthiarto, saat membuka acara FP2030 Asia-Pacific Focal Points/South-South Learning Workshop di Nusa Dua, Bali, Rabu (8/10/2025).

Bonivasius mengeklaim angka tersebut juga jauh lebih rendah dibanding rata-rata global. Berdasarkan data WHO, ASFR secara global pada 2024 mencapai 38,3 per 1.000.

"Sudah mulai menurun, tapi masih perlu terus kita turunkan karena remaja yang hamil dan melahirkan memiliki terlalu banyak resiko. Jadi, harus kita cegah," imbuhnya.

Bonivasius menuturkan kehamilan pada remaja memiliki sejumlah dampak negatif. Selain faktor usia yang belum matang, dia berujar, alat reproduksi remaja juga belum siap. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan bayi dalam kandungan.

"Bisa jadi bayi yang ada di dalam kandungannya itu tidak akan sehat secara optimal. Kami harapkan di atas 21 tahun (baru hamil)," ujarnya.

BKKBN, dia melanjutkan, mengajak pemerintah daerah untuk mendukung upaya penurunan angka kehamilan remaja. Ia mendorong pemerintah daerah membuat aksi nyata untuk menekan angka pernikahan anak.

"Jadi, (pemerintah) kabupaten/kota sekarang harus punya rencana strategis bagaimana mereka menurunkan pernikahan usia anak. Tidak lagi dari pusat saja, mereka harus punya rencana aksinya," tegas Bonivasius.

Bonivasius menuturkan perlunya edukasi dari berbagai lembaga dan tokoh masyarakat setempat terkait dampak kehamilan dini. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyusun strategi penyampaian edukasi dengan memperhatikan budaya di masing-masing daerah.

"Satu daerah dengan daerah lain beda-beda caranya. Nggak bisa kami paksakan. Ada yang memang lewat tokoh agama, ada yang lewat tokoh masyarakat, ada yang lewat pemerintah, dan budaya masuk ke sana dengan bahasa-bahasa mereka," pungkasnya.